Jakarta, 21 Februari 2023 – Infrastruktur yang memadai dan sumber daya manusia (SDM) yang unggul adalah dua pilar utama yang harus dipenuhi untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Sebagai upaya membangun komitmen dan tanggung jawab bersama dalam menyiapkan SDM tersebut, pemerintah meluncurkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

"Dengan mengucap Bismillahirrahmaanirrahim, program Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan vokasi saya luncurkan hari ini," disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberi sambutan secara virtual di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (21/2).

Menteri Pendidikan, Kebudayaaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim mengapresiasi inisiatif Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk menyusun peraturan baru terkait peningkatan mutu pendidikan vokasi. “Ke depan, dengan hadirnya Perpres Nomor 68 Tahun 2022 yang kita luncurkan pada hari ini, saya yakin transformasi dunia pendidikan vokasi akan semakin terakselerasi,” ujar Mendikburistek yang hadir pada acara peluncuran.

Sebagai narasumber utama, Mendikbudristek menyampaikan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi merupakan upaya pembenahan pendidikan vokasi yang dilakukan secara menyeluruh, berkesinambungan, terintegrasi, dan terkoordinasi. “Empat poin yang harus selalu kita jadikan landasan dalam upaya mengakselerasi peningkatan kualitas satuan pendidikan vokasi, baik itu jenjang SMK maupun perguruan tinggi vokasi,” ucapnya.
 
Tujuan dari revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi ini, kata Mendikbudristek, adalah untuk mewujudkan SDM vokasi yang kompeten, dibutuhkan di dunia pasar kerja, serta mampu berwirausaha. “Yang kita lakukan dengan revitalisasi ini adalah mentransformasi paradigma pendidikan vokasi dari yang sebelumnya bersifat supply-oriented menjadi demand-oriented, sehingga lulusan pendidikan vokasi benar-benar mampu menjawab kebutuhan dunia kerja dan masyarakat,” kata Mendikbudristek.

Strategi yang akan dilakukan untuk mewujudkan tujuan tersebut, lanjut Mendikbudristek, pemerintah akan meningkatkan keunggulan spesifik lembaga pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi; peningkatan akses, mutu, dan relevansi penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi; serta peningkatan partisipasi dunia kerja.

“Ujung-ujungnya, kunci dari kesuksesan seluruh program vokasi kita adalah partisipasi industri. Semakin besar peran industri, semakin baik SMK kita, perguruan tinggi vokasi kita, serta fakultas vokasi kita. Jadi seluruh strategi ini adalah untuk bagaimana caranya agar sekolah-sekolah ini, benar-benar dioperasikan dan orientasinya adalah dari industri,” tutur Mendikburistek.
 
Adapun, enam ruang lingkup dari revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden tersebut adalah pertama, perancangan Sistem Informasi Pasar Kerja untuk membantu satuan pendidikan mengetahui kebutuhan tenaga kerja kompeten, mulai dari jumlah, jenis, sampai lokasinya.

Kedua, penyelenggaraan pendidikan SMK berbasis kompetensi, link and match, dan SMK Pusat Keunggulan. Ketiga, penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi berbasis link and match dan dual system. Keempat, penyelenggaraan pelatihan dan kursus keterampilan berbasis kompetensi, future job, skilling, reskilling, dan upskilling.

Kelima, penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan vokasi, sertifikat kompetensi, dan akreditasi sertifikat lulusan. Dan keenam, peningkatan peran pemangku kepentingan yang meliputi Kementerian/ Lembaga, pemerintah daerah, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

“Jika keenam hal tersebut dapat kita penuhi, saya yakin lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi di seluruh Indonesia dapat melahirkan lulusan dengan kompetensi unggul yang siap menjawab kebutuhan hari ini dan masa depan,” ujar Mendikbudristek.
 
Untuk itu, kata Menteri Nadiem, Kemendikbudristek telah dan akan terus berkomitmen untuk mengakselerasi peningkatan mutu pendidikan vokasi salah satunya melalui peluncuran dua episode Merdeka Belajar yang secara spesifik berfokus pada pendidikan vokasi, yakni SMK Pusat Keunggulan dan Kampus Merdeka Vokasi.

“Dan satu hal yang terus menerus kami tekankan adalah kolaborasi antara satuan pendidikan vokasi dengan dunia kerja karena kolaborasi lintas sektor ini menjadi aspek yang penting,” tegas Mendikbudristek.

Dalam kesempatan ini, Mendikbudristek juga menyampaikan dua dimensi kunci dari pendidikan vokasi, yaitu dimensi kebekerjaan atau kewirausahaan lulusan, serta dimensi kemitraan dan penyelarasan dengan dunia kerja.  “Dua hal tersebut telah diimplementasikan secara konkret melalui terobosan Merdeka Belajar, tepatnya melalui skema link and match 8+i yang mendorong kolaborasi yang lebih bermakna antara satuan pendidikan vokasi dengan dunia kerja, industri, dan entitas bisnis,” tutur Mendikbudristek.

Adapun elemen-elemen yang meliputi link and match 8+i adalah pelaksanaan magang atau praktik kerja oleh peserta didik, penyusunan kurikulum bersama, praktisi industri mengajar di satuan pendidikan vokasi, implementasi project-based learning dengan projek dari industri, pemberian sertifikasi kompetensi dari industri untuk peserta didik, pelaksanaan riset terapan kolaborasi, pembukaan kelas industri, serta guru atau dosen terlibat atau melakukan magang di industri.

“Kedelapan hal tersebut dilakukan melalui berbagai skema pendanaan, mulai dari matching fund, competitive fund, hibah, beasiswa dari industri, sampai co-investasi yang dilakukan satuan pendidikan dengan dunia kerja,” ucap Mendikburistek.

Dalam implementasi link and match ini, kata Mendikbudristek, terdapat paling tidak lima indikator keberhasilan. Pertama, peningkatan kompetensi dan relevansi lulusan vokasi yang diukur melalui bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan studi. Kedua, resource sharing industri dengan satuan pendidikan vokasi, yang mendukung ketersediaan serta kelengkapan infrastruktur dan fasilitas pendukung pembelajaran bagi peserta didik.

Ketiga, kolaborasi berorientasi produk atau jasa yang dihilirisasi, sehingga kerja sama antara satuan pendidikan dengan industri benar-benar mampu melahirkan inovasi yang berdampak luas. Keempat, perguruan tinggi vokasi sebagai research and development industri atau dunia kerja.

Kelima, super tax deduction bagi entitas bisnis sebagai bentuk apresiasi kami bagi pelaku usaha yang berpartisipasi aktif dalam peningkatan mutu pendidikan vokasi; serta efisiensi rekrutmen, pelatihan, atau penyiapan SDM yang didorong dengan pelaksanaan magang atau praktik kerja.

Sebelummya, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartanto selaku Wakil Ketua Pengarah Tim Koordinasi Nasional Vokasi mengapresiasi Kemendikbduristek melalui program matching fund atau kolaborasi antara pihak industri dengan pendidikan vokasi.

“Saya mendengar melalui kolaborasi ini, dana dari pihak swasta yang masuk ke dunia pendidikan mencapai 10 triliun. Ini luar biasa,” tutur Airlangga Hartanto. (Denis/ Editor: Seno)







Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
    
Laman: kemdikbud.go.id
Twitter: twitter.com/Kemdikbud_RI
Instagram: instagram.com/kemdikbud.ri
Facebook: facebook.com/kemdikbud.ri
Youtube: KEMENDIKBUD RI    
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id

#MerdekaBelajar
#DemiKemajuan
Sumber : Siaran Pers Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 84/sipers/A6/II/2023