Bogor, Ditjen Vokasi - Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) di wilayah Bogor Raya semakin masif dilaksanakan. Jumlah satuan pendidikan dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga menengah yang mendaftar untuk menjalankan Kurikulum Merdeka terus meningkat. Berbagai program dan payung hukum disiapkan untuk mengakselerasi pelaksanaan IKM di wilayah tersebut.
 
Di Kota Bogor, secara umum IKM sudah diterapkan 100 persen di seluruh satuan pendidikan dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga menengah. Pemerintah Kota Bogor bahkan mengalokasikan anggaran sekitar Rp 1,5 miliar untuk menyukseskan pelaksanaan IKM.
 
"Kami juga mencoba menyiapkan peraturan daerah untuk mempercepat dan mengakselerasi Implementasi Kurikulum Merdeka," kata Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim saat menerima kunjungan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dalam rangka Press Tour terkait Festival Kurikulum Merdeka, di Pendopo Balai Kota Bogor, Selasa (16/05/2023). 
 
Menurut Dedie, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sangat serius dan mendukung Implementasi Kurikulum Merdeka. Kebijakan tersebut dinilai telah sejalan dengan sejumlah program Pemkot Bogor, salah satunya program pembangunan karakter yang sedang digalakkan oleh Pemkot Bogor di sekolah-sekolah.
 
"Kami ingin pembangunan karakter dimulai sedini mungkin," kata Didie. 
 
Implementasi Kurikulum Merdeka lanjut Didie, tidak hanya menekankan pada aspek akademis semata. Merdeka Belajar melalui Kurikulum Merdeka ini dapat memberikan kesempatan kepada siswa lebih bisa mengeksplorasi  potensi dan kemampuan siswa dalam berbagai bidang selain pada penguasaan sisi akademis yang akan menjadi aset yang sangat berharga untuk menyongsong Indonesia Emas.
 
"Merdeka Belajar adalah terbangunnya siswa-siswi berkarakter untuk menuju Indonesia Emas 2045," kata Didie.
 
Turut hadir pada kesempatan tersebut, Kepala Sekolah SDN Bubulak 3, Erawati yang ikut berbagi terkait praktik baik Implementasi Kurikulum Merdeka di sekolahnya. Menurut Erawati, sekolahnya sudah menerapkan IKM sejak tahun 2021 lalu dan telah membawa dampak positif terhadap siswa dan sekolah.
 
Erawati mencontohkan adanya kegiatan ekstrakurikuler marawis hingga pencak silat untuk mewadahi kreativitas siswa.  Sebagai bagian dari IKM, awalnya kegiatan ekstrakurikuler tersebut memang kurang diminati, akan tetapi seiring waktu SDN Bubulak bahkan berhasil menorehkan prestasi hingga tingkat nasional melalui kegiatan ekstrakurikuler pencak silat.
 
“Sekolah kami sekolah kecil, akan tetapi kami ingin maju dengan implementasi Kurikulum Merdeka ini,” kata Erawati.
 
Erawati juga mengaku pihaknya selalu berkolaborasi dengan para kepala sekolah lainnya serta pihak Dinas Pendidikan kota Bogor dalam Implementasi Kurikulum Merdeka.
 
Mewakili Kemendikbudristek, Kepala BBPMP, Sri Wahyuningsih mengapresiasi capaian implementasi kurikulum merdeka di  Kota Bogor yang dinilai mampu melampaui ekspektasi yang diharapkan. "Jadi capaiannya sudah sangat bagus, tinggal perlu dilengkapkan saja," ujar Sri Wahyuningsih.
 
Menurut Bu Ning, sapaan akrab Sri Wahyuningsih, dipilihnya Kota Bogor untuk melaksanakan Press Tour karena menjadi salah satu kota yang menerapkan implementasi kurikulum merdeka secara menyeluruh dan berada di urutan keempat se-Jawa Barat. 
 
"Jadi ada enam indikator penerapan Merdeka Belajar dan mengajar ini. Salah satunya adalah bagaimana setiap wilayah dapat melakukan upaya peningkatan terhadap program di sekolahnya, karena ini salah satu strategi meningkatkan mutu pendidikan," katanya. 
 
Sebelumnya, tim Kemendikbudristek juga melakukan press tour di Kabupaten Bogor dan beraudiensi dengan Pemda Kabupaten Bogor yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Hartono Anwar.
 
Pada kesempatan tersebut, Hartono Anwar menyampaikan bahwa selalu terjadi peningkatan IKM di wilayahnya. Hanya saja memang, ada sejumlah kendala yang masih dihadapi, salah satunya adalah terkait banyaknya kepala sekolah yang berstatus Pelaksana tugas (Plt.). Selain itu, tantangan lain yaitu penggunaan aplikasi Platform Merdeka Mengajar (PMM) yang masih belum maksimal.
 
Saat ini, di Kabupaten Bogor sendiri  ada 1.371 satuan pendidikan dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga menengah yang mendaftar untuk menjalankan Kurikulum Merdeka di tahun 2023. Pelaksanaan Kurikulum Merdeka secara masif di tahun kedua tersebut dilaksanakan secara mandiri sesuai kesiapan penyelenggara pendidikan.*** (Penulis: Tim Ditjen Vokasi/Editor: Denty A.)
Sumber :