Atase Pendidikan dan Kebudayaan Miliki Peran Strategis dalam Diplomasi Publik 08 Juli 2023 ← Back
Bali, 6 Juli 2023 --- Atase pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) memegang peranan strategis sebagai perpanjangan tangan pemerintah Indonesia di luar negeri dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Melalui kebijakan Merdeka Belajar, Atdikbud dapat mengakselerasi diplomasi publik dengan negara lain, salah satunya dengan peningkatan kerja sama baik di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Anang Ristanto, menyampaikan pentingnya peran Atdikbud dalam mendukung pelaksanaan program Merdeka Belajar sebagai diplomasi publik.
“Banyak hal-hal yang strategis yang perlu ditindaklanjuti untuk mengakselerasi gerakan Merdeka Belajar di wilayah negara akreditasi masing-masing, seperti Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA) dan IISMA Vokasi, Matching Fund, Kedaireka, program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA), serta Rumah Budaya Indonesia (RBI) untuk pemajuan kebudayaan,” ujar Anang saat penutupan Rapat Koordinasi Atdikbud dan Wakil Delegasi Tetap UNESCO, di Bali, pada Kamis (6/7).
Untuk itu, Kemendikbudristek mendorong para Atdikbud untuk meningkatkan kerja sama dengan negara lain terutama dalam bidang pendidikan tinggi, riset, dan teknoogi. “Atdikbud harus memastikan mahasiswa yang ikut MBKM, dosen, dan guru yang akan melanjutkan pendidikan di luar negeri bisa terlaksana dengan baik,” ucap Anang.
Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi, Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah mengatakan bahwa diplomasi publik bertujuan untuk mencapai visi negara dan juga kepentingan aktor-aktor dalam negeri melalui aset diplomasi yang dimiliki. “Ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi para Atdikbud, karena mengemban tanggung jawab dalam diplomasi publik Indonesia ke negara setempat,” ungkap Faizasyah.
Dalam melaksanakan diplomasi publik, kata Faizasyah, Atdikbud dapat melibatkan aktor-aktor yang dapat dijadikan mitra dalam menguatkan diplomasi publik, seperti pelaku usaha, media, pelajar, organisasi masyarakat, diaspora/PMILN, dan individu atau pemuda. “Aktor-aktor di dalam negeri juga berpengaruh dalam diplomasi publik di luar negeri,” ucapnya.
Untuk itu, tantangan dan peluang dalam diplomasi publik, Faizasyah mengatakan, Atdikbud diharapkan berkontribusi dalam menyelesaikan tantangan dalam menjalin hubungan dengan negara lain, misalnya melalui promosi media, adanya pergantian dari media mainstream nasional ke media anti mainstream internasional. Selain itu, ada pembentukan wadah untuk berbagai pemangku kepentingan di negara akreditasi, mendatangkan pelaku seni dan budaya Indonesia ke luar negeri.
Tantangan selanjutnya adalah pengetahuan masyarakat internasional tentang Indonesia, kolaborasi antarkementerian/lembaga dan fungsi untuk atasi kendala anggaran dan SDM, mengintensifkan prioritas aset seni dan budaya yang sesuai dengan negara akreditasi, serta menggalang parisitasi komunitas/masayarkaat Indonesia dan aktor non negara dalam diplomasi soft power.
Kebijakan Kampus Merdeka di Negara Akreditasi
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dirjen Diktiristek), Nizam yang menjadi narasumber pada rakor ini, mengatakan, para Atdikbud di 19 negara dapat membangun diplomasi publik melalui kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Sebagai upaya transformasi pendidikan tinggi, MBKM saat ini telah menjadi trend di beberapa kampus terbaik di dunia, misalnya Harvard University.
“Melalui MBKM, beberapa program seperti double degree, joint degree, magang di industri, beasiswa, serta pertukaran mahasiswa dapat menjadi program unggulan diplomasi publik Indonesia dalam bidang pendidikan,” tutur Nizam.
Kebijakan Kampus Merdeka, kata Nizam, diharapkan dapat membuka ruang dan menciptakan lulusan yang siap bersaing di dunia kerja. “Terkait hal ini, perguruan tinggi harus menciptakan kampus yang eligible sehingga dapat mendorong mahasiswa untuk lebih produktif dan dosen juga harus lebih fleksibel dengan perkembangan zaman, untuk menciptakan ruang kelas yang lebih dinamis,” tuturnya.
Untuk itu, Kemendikbudristek mendorong para Atdikbud agar membantu perguruan tinggi di Indonesia untuk bermitra dengan kampus dunia, baik melalui kerja sama kampus ke kampus, maupun dengan dunia industri. “Diharapkan tidak hanya kerja sama berupa naskah saja, namun juga perlu ada implementasinya. Perguruan tinggi dapat mengundang profesional dari beberapa negara mitra masuk ke dunia kampus,” ungkap Nizam.
Untuk membangun diplomatik publik dengan Negara lain, Nizam juga menyampaikan, Kemendikbudristek sedang berupaya mengundang negara mitra untuk membuka perguruan tinggi di Indonesia. “Bermitra dengan kampus di dalam negeri dan menciptakan world class university,” ucap Nizam.
Pada kesempatan ini, Nizam juga menyampaikan program marketplace pembelajaran daring di Indonesia, yaitu Indonesia Cyber Education (ICE) Institute yang telah bermitra dengan 12 perguruan tinggi terbaik di Indonesia dan beberapa universitas terbaik di beberapa negara mitra. “Ini bisa menjadi potensi kerja sama dan terus akan dikembangkan untuk ke depannya dengan mencari beberapa mitra universitas baru di negara mitra,” ujar Nizam.
Pengembangan Strategi Pemajuan Kebudayaan Indonesia di Negara Akreditasi
Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid yang juga menjadi narasumber pada rakor Atdikbud, menyampaikan bahwa Kemendikbudristek memiliki program Rumah Budaya Indonesia (RBI) sebagai program diplomasi budaya yang bergerak menciptakan pusat kebudayaan untuk Indonesia di setiap negara.
“RBI sebagai salah satu wujud dari upaya diplomasi budaya dengan tujuan memperlihatkan dan mengenalkan keberagaman budaya Indonesia di kanca internasional, sehingga hal ini dapat menjadikan budaya Indonesia lebih diketahui oleh masyarakat global,” ujar Hilmar.
RBI ini memiliki tiga fungsi. Fungsi pertama merupakan Culture Learning, di mana Warga Negara Asing ataupun WNI yang berada di negara tersebut dapat belajar budaya Indonesia di RBI. Fungsi kedua yaitu Culture Expression, yang biasanya dilakukan dengan mengadakan festival kebudayaan Indonesia. Fungsi yang terakhir adalah sebagai Advocacy and Promotion.
“Perlu dipikirkan saat ini Rumah Budaya Indonesia juga bisa dijadikan sebagai platform untuk pertunjukan/pameran yang dianggap baik untuk ditampilkan seperti pameran Jalur Rempah. Jadi yang terpenting pada rumah budaya ini, bukan pada fisiknya tetapi bagaimana cara melibatkan orang untuk kebudayaan tersebut,” imbuh Hilmar. (Denis/ Editor: Seno)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Laman: kemdikbud.go.id
Twitter: twitter.com/Kemdikbud_RI
Instagram: instagram.com/kemdikbud.ri
Facebook: facebook.com/kemdikbud.ri
Youtube: KEMENDIKBUD RI
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id
#MerdekaBelajar
Sumber : Siaran Pers Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 314/sipres/A6/VII/2023
Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Anang Ristanto, menyampaikan pentingnya peran Atdikbud dalam mendukung pelaksanaan program Merdeka Belajar sebagai diplomasi publik.
“Banyak hal-hal yang strategis yang perlu ditindaklanjuti untuk mengakselerasi gerakan Merdeka Belajar di wilayah negara akreditasi masing-masing, seperti Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA) dan IISMA Vokasi, Matching Fund, Kedaireka, program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA), serta Rumah Budaya Indonesia (RBI) untuk pemajuan kebudayaan,” ujar Anang saat penutupan Rapat Koordinasi Atdikbud dan Wakil Delegasi Tetap UNESCO, di Bali, pada Kamis (6/7).
Untuk itu, Kemendikbudristek mendorong para Atdikbud untuk meningkatkan kerja sama dengan negara lain terutama dalam bidang pendidikan tinggi, riset, dan teknoogi. “Atdikbud harus memastikan mahasiswa yang ikut MBKM, dosen, dan guru yang akan melanjutkan pendidikan di luar negeri bisa terlaksana dengan baik,” ucap Anang.
Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi, Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah mengatakan bahwa diplomasi publik bertujuan untuk mencapai visi negara dan juga kepentingan aktor-aktor dalam negeri melalui aset diplomasi yang dimiliki. “Ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi para Atdikbud, karena mengemban tanggung jawab dalam diplomasi publik Indonesia ke negara setempat,” ungkap Faizasyah.
Dalam melaksanakan diplomasi publik, kata Faizasyah, Atdikbud dapat melibatkan aktor-aktor yang dapat dijadikan mitra dalam menguatkan diplomasi publik, seperti pelaku usaha, media, pelajar, organisasi masyarakat, diaspora/PMILN, dan individu atau pemuda. “Aktor-aktor di dalam negeri juga berpengaruh dalam diplomasi publik di luar negeri,” ucapnya.
Untuk itu, tantangan dan peluang dalam diplomasi publik, Faizasyah mengatakan, Atdikbud diharapkan berkontribusi dalam menyelesaikan tantangan dalam menjalin hubungan dengan negara lain, misalnya melalui promosi media, adanya pergantian dari media mainstream nasional ke media anti mainstream internasional. Selain itu, ada pembentukan wadah untuk berbagai pemangku kepentingan di negara akreditasi, mendatangkan pelaku seni dan budaya Indonesia ke luar negeri.
Tantangan selanjutnya adalah pengetahuan masyarakat internasional tentang Indonesia, kolaborasi antarkementerian/lembaga dan fungsi untuk atasi kendala anggaran dan SDM, mengintensifkan prioritas aset seni dan budaya yang sesuai dengan negara akreditasi, serta menggalang parisitasi komunitas/masayarkaat Indonesia dan aktor non negara dalam diplomasi soft power.
Kebijakan Kampus Merdeka di Negara Akreditasi
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dirjen Diktiristek), Nizam yang menjadi narasumber pada rakor ini, mengatakan, para Atdikbud di 19 negara dapat membangun diplomasi publik melalui kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Sebagai upaya transformasi pendidikan tinggi, MBKM saat ini telah menjadi trend di beberapa kampus terbaik di dunia, misalnya Harvard University.
“Melalui MBKM, beberapa program seperti double degree, joint degree, magang di industri, beasiswa, serta pertukaran mahasiswa dapat menjadi program unggulan diplomasi publik Indonesia dalam bidang pendidikan,” tutur Nizam.
Kebijakan Kampus Merdeka, kata Nizam, diharapkan dapat membuka ruang dan menciptakan lulusan yang siap bersaing di dunia kerja. “Terkait hal ini, perguruan tinggi harus menciptakan kampus yang eligible sehingga dapat mendorong mahasiswa untuk lebih produktif dan dosen juga harus lebih fleksibel dengan perkembangan zaman, untuk menciptakan ruang kelas yang lebih dinamis,” tuturnya.
Untuk itu, Kemendikbudristek mendorong para Atdikbud agar membantu perguruan tinggi di Indonesia untuk bermitra dengan kampus dunia, baik melalui kerja sama kampus ke kampus, maupun dengan dunia industri. “Diharapkan tidak hanya kerja sama berupa naskah saja, namun juga perlu ada implementasinya. Perguruan tinggi dapat mengundang profesional dari beberapa negara mitra masuk ke dunia kampus,” ungkap Nizam.
Untuk membangun diplomatik publik dengan Negara lain, Nizam juga menyampaikan, Kemendikbudristek sedang berupaya mengundang negara mitra untuk membuka perguruan tinggi di Indonesia. “Bermitra dengan kampus di dalam negeri dan menciptakan world class university,” ucap Nizam.
Pada kesempatan ini, Nizam juga menyampaikan program marketplace pembelajaran daring di Indonesia, yaitu Indonesia Cyber Education (ICE) Institute yang telah bermitra dengan 12 perguruan tinggi terbaik di Indonesia dan beberapa universitas terbaik di beberapa negara mitra. “Ini bisa menjadi potensi kerja sama dan terus akan dikembangkan untuk ke depannya dengan mencari beberapa mitra universitas baru di negara mitra,” ujar Nizam.
Pengembangan Strategi Pemajuan Kebudayaan Indonesia di Negara Akreditasi
Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid yang juga menjadi narasumber pada rakor Atdikbud, menyampaikan bahwa Kemendikbudristek memiliki program Rumah Budaya Indonesia (RBI) sebagai program diplomasi budaya yang bergerak menciptakan pusat kebudayaan untuk Indonesia di setiap negara.
“RBI sebagai salah satu wujud dari upaya diplomasi budaya dengan tujuan memperlihatkan dan mengenalkan keberagaman budaya Indonesia di kanca internasional, sehingga hal ini dapat menjadikan budaya Indonesia lebih diketahui oleh masyarakat global,” ujar Hilmar.
RBI ini memiliki tiga fungsi. Fungsi pertama merupakan Culture Learning, di mana Warga Negara Asing ataupun WNI yang berada di negara tersebut dapat belajar budaya Indonesia di RBI. Fungsi kedua yaitu Culture Expression, yang biasanya dilakukan dengan mengadakan festival kebudayaan Indonesia. Fungsi yang terakhir adalah sebagai Advocacy and Promotion.
“Perlu dipikirkan saat ini Rumah Budaya Indonesia juga bisa dijadikan sebagai platform untuk pertunjukan/pameran yang dianggap baik untuk ditampilkan seperti pameran Jalur Rempah. Jadi yang terpenting pada rumah budaya ini, bukan pada fisiknya tetapi bagaimana cara melibatkan orang untuk kebudayaan tersebut,” imbuh Hilmar. (Denis/ Editor: Seno)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Laman: kemdikbud.go.id
Twitter: twitter.com/Kemdikbud_RI
Instagram: instagram.com/kemdikbud.ri
Facebook: facebook.com/kemdikbud.ri
Youtube: KEMENDIKBUD RI
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id
#MerdekaBelajar
Sumber : Siaran Pers Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 314/sipres/A6/VII/2023
Penulis : pengelola web kemdikbud
Editor :
Dilihat 2405 kali
Editor :
Dilihat 2405 kali