Jakarta, Kemendikbudristek --- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bersama kementerian/lembaga dan dunia industri (DUDI) yang relevan dengan pendidikan vokasi meluncurkan 197 skema Sertifikasi Okupasi di Jakarta pada Jumat 25 Agustus 2023.
 
Peluncuran tersebut menjadi bukti komitmen kuat dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sekaligus menciptakan lulusan pendidikan vokasi yang mampu bersaing dalam dunia industri.
 
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi (Dirjen Diksi), Kiki Yuliati, mengatakan skema Sertifikasi Okupasi merupakan sebuah peta jalan pembelajaran pendidikan vokasi yang lebih konkret dan jelas. “Dunia industri turut membersamai dalam penyusunan skema ini sehingga kebutuhan tenaga kerja selaras dengan kebutuhan industri yang selalu dinamis,” jelas Dirjen Kiki.
 
Senada dengan itu, Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Ditjen Diksi, Uuf Brajawidagda, mengatakan bahwa Ditjen Pendidikan Vokasi bersama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) telah menetapkan 197 skema sertifikasi okupasi di tahun 2023. Selain itu, Uuf juga menjelaskan rincian dari 197 skema yang telah ditetapkan oleh Ditjen Diksi.
 
“Pada tahun ini, Ditjen Pendidikan Vokasi bersama BNSP telah menetapkan 197 skema sertifikasi okupasi untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Pendidikan Tinggi Vokasi (PTV) dengan rincian yaitu 25 sertifikasi untuk bidang konstruksi level SMK, 40 skema sertifikasi okupasi bidang konstruksi untuk PTV, serta 132 skema sertifikasi bidang keahlian teknologi dan rekayasa, pariwisata, ekonomi kreatif, bisnis dan manajemen, kesehatan dan pekerjaan sosial, teknologi informasi dan komunikasi, serta energi dan pertambangan untuk SMK,” jelas Uuf.
 
Pada kesempatan terpisah, dari kalangan pendidik yang turut menjadi tim penyusun Skema Sertifikasi Okupasi, guru SMKN 2 Boyolangu Tulungagung Jawa Timur, Rani Nurwidya, mengharapkan dengan adanya sertifikasi okupasi ini, SMK di Indonesia dapat menjadi sekolah yang menghasilkan lulusan berkualitas dan mampu beradaptasi di dunia industri.
 
“Harapan kami dengan adanya skema sertifikasi okupasi ini, keluaran dari SMK itu sudah jelas. Jadi, setelah lulus dapat diidentifikasi akan menjadi apa sehingga bisa langsung diimplementasikan di industri seperti itu,” ujar Rani.
 
Selanjutnya, Siti Marfungah, guru dari SMKN 1 Bawang Banjarnegara, Jawa Tengah yang juga tergabung di dalam tim penyusun Skema Sertifikasi Okupasi berharap dengan adanya Sertifikasi Okupasi dapat membantu Indonesia lebih maju.
 
“Tentunya karena skema sertifikasi okupasi ini adalah sumbernya dari industri, Kami berharap hal tersebut dapat mengantarkan kita kepada anak-anak kompeten terserap di pasar industri kita. Dan tentunya harapan yang lebih luas lagi adalah untuk Indonesia maju,” pungkas Siti.
 
Peluncuran Skema Sertifikasi Okupasi turut dihadiri dan didukung kementerian/lembaga dan pihak industri, yakni Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perindustrian, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, serta German Agency for International Cooperation (GIZ) untuk Indonesia. (Farah Annisa/Helyana Wulandari/Maureen Chika/Andrew Fangidae, Editor: Denty A./Seno Hartono)
Sumber :