Kota Malang, 4 Oktober 2023 --- Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp223,835 miliar untuk pembangunan pendidikan di kota Malang pada Tahun Anggaran 2023.

"Alokasi tersebut terdiri atas Rp5,457 miliar DAK Fisik dan Rp218,377 miliar DAK Nonfisik," disampaikan Pelaksana Tugas Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan (Plt. Dir. KSPSTK) Kemendikbudristek, Kasiman, dalam kegiatan Kunjungan Kerja Masa Reses Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Kantor Wali Kota Malang, Rabu (4/10).

Lebih lanjut, Kasiman menjelaskan Kemendikburistek berharap alokasi tersebut dapat dioptimalkan untuk mendukung penyelenggaraan program-program prioritas nasional bidang pendidikan, di antaranya Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Asesmen Nasional, Pemajuan Kebudayaan, dan lain-lain.

Adapun alokasi DAK Nonfisik Pendidikan untuk Kota Malang dialokasikan untuk Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, Tunjangan Guru, serta Bantuan Operasional untuk Penyelenggaraan Museum dan Cagar Budaya.

Sebagaimana diketahui bersama, DAK merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dalam sambutannya, Ketua Rombongan Komisi X DPR RI, Hasanudin Wahid, mengungkapkan kunjungan kerja ke Kota Malang di masa reses bertujuan untuk menyerap gagasan dan aspirasi pemangku kepentingan bidang pendidikan, kebudayaan, ekonomi kreatif, kepemudaan dan olahraga, serta arsip dan perpustakaan. "Kami melakukan pengawasan program-program pemerintah yang dilaksanakan di Kota Malang. Terutama terkait peraturan perundang-undangan, kemudian tentu saja untuk anggaran, dan sebagainya. Kami datang kali ini dalam rangka menyerap seluruh aspirasi, gagasan, usulan-usulan dari masyarakat Kota Malang," katanya.

Aspirasi dan data-data yang diperoleh selama kunjungan kerja periode ini akan dibahas dalam rapat Komisi X DPR RI setelah berakhirnya masa reses pada akhir Oktober 2023.

Sebelumnya, Penjabat (Pj.) Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengungkapkan bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Malang mencapai 82,71 adalah yang tertinggi kedua di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Adapun capaian strategis di bidang pendidikan mencapai 79,41 yang lebih tinggi 2,31 dari target yang ditetapkan. "Sekolah di kota malang sebagian besar sudah menerapkan Kurikulum Merdeka dengan Pilihan Kurikulum Mandiri Berubah. Saat ini terdapat 46 sekolah yang ditunjuk sebagai Sekolah Penggerak," ungkapnya.

Selain itu, pelaksanaan program-program nasional di bidang pendidikan juga terus diperkuat. "Misalnya perencanaan dan pelaporan penggunaan dana BOS telah terdigitalisasi melalui SIPD dan ARKAS, pelaksanaan Asesmen Nasional, pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru sesuai aturan yang berlaku berjalan lancar dan minim kendala," ujar Wahyu.

Pemajuan Kebudayaan di Kota Malang terus diperkuat melalui kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan 10 obyek Pemajuan Kebudayaan. "Harapan kami adanya dukungan pemutakhiran database obyek pemajuan kebudayaan yang belum terinventarisir. Kemudian Membangkitkan minat masyarakat di tengah serbuan budaya asing. Serta upaya penguatan sinergi pusat dan daerah seperti dalam Program Dana Indonesiana," tutur Pj. Wali Kota Malang. (Penulis: Danasmoro)
Sumber :