Manado, Kemendikbudristek – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), melalui Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani melakukan audiensi terkait Advokasi Program Prioritas Ditjen GTK dengan Gubernur Sulawesi Utara, Dondokambey dan Walikota Manado, Andrei Angouw, Kamis (5/10) di Manado.
 
Dirjen GTK, Nunuk Suryani menyoroti kondisi yang ia tinjau di Sulawesi Utara. Pasalnya, terdapat beberapa posisi kosong pada pengawas sekolah. Selain itu, 17 orang yang berhasil lulus uji kompetensi, terbagi ke dalam dua penempatan tugas yakni 15 orang pada tingkat provinsi dan dua orang lainnya pada tingkat kota. Setelah menyelesaikan pelatihan dari Diklat Calon Pengawas (Cawas) Badan Kepegawaian Negara (BKN), mereka tetap harus mengikuti uji kompetensi tambahan jika ingin diangkat sebagai pengawas.
 
“Ini merupakan langkah yang perlu diambil untuk memastikan bahwa pengawas sekolah yang diangkat harus berkompeten dan berkualitas,” ujar Nunuk.
 
Menggarisbawahi pentingnya pengawas yang kompeten dan berkualitas, Gubernur Sulawesi Utara, Dondokambey, mengatakan bahwa program pendidikan sudah dilakukan selama dua minggu. “Masalah utamanya terletak pada jumlah pegawai negeri yang terbatas di pulau-pulau itu, sehingga perlu tambahan pegawai lain untuk memastikan pendidikan tetap berjalan dengan baik,” ucap Dondokambey.
 
Dirjen GTK menambahkan bahwa solusi yang telah diterapkan sudah mencakup langkah-langkah yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbudristek). Menurutnya, langkah untuk mengatasi tantangan penempatan guru di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) adalah memberikan insentif sebagai dorongan.
 
Dikatakan Nunuk Suryani, guru yang bersedia ditempatkan di daerah 3T akan mendapatkan sejumlah insentif yang mencakup fasilitas rumah dinas dan kesempatan kenaikan pangkat secara istimewa. Semua itu dirancang untuk menjadi daya tarik yang kuat, sehingga para guru bersedia mengabdi di daerah-daerah yang membutuhkan pendidikan berkualitas.
 
Ia berharap, mulai tahun 2024 tidak ada lagi rekrutmen bagi guru honorer. Sebagai gantinya, program PPG Prajabatan harus terus berjalan menjadi solusi bagi penyediaan kekosongan formasi guru yang akan pensiun. “Sebenarnya kami tidak bisa memaksa untuk hanya menerima peserta asli daerah, tetapi kami akan terus berupaya menyediakan penggantian secara konsisten dengan memberikan insentif sebagai dorongan. Semua dilakukan untuk memastikan bahwa standar nasional dalam pendidikan kita tetap terjaga,” tegas Dirjen GTK.
 
Turut serta mendampingi kunjungan kerja yakni Sesditjen GTK, Temu Ismail; Direktur Guru Paud Dikmas, Santi Ambarrukmi; Direktur Guru Dikdas, Rachmadi Widdiharto; Plt. Direktur Pendidikan Profesi Guru, Adhika Ganendra; Plt. Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan, Kasiman; Kepala BGP Sulawesi Utara; Arianto Batara; Kepala BPMP Sulawesi Utara, Febry H.J. Dien ST; Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara, Femmy J. Suluh; Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado, Steven Tumiwa. *** (Penulis: Gabriel, Arif/Editor : Denty A.)
 
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
 
Laman: kemdikbud.go.id
Twitter: twitter.com/Kemdikbud_RI
Instagram: instagram.com/kemdikbud.ri
Facebook: facebook.com/kemdikbud.ri
Youtube: KEMENDIKBUD RI
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id
 

#Merdeka Belajar
Sumber :