Jakarta, Kemendikbudristek – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menggelar Konsinyasi dan Diskusi Publik dengan tema “Darurat Literasi Indonesia: Urgensi Reformulasi Sinergi dan Kolaborasi“, pada 30 September 2023 – 1 Oktober 2023, di Jakarta. Kegiatan yang diselenggarakan tersebut bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat dalam meningkatkan minat literasi di Indonesia.
 
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), Aminudin Aziz, mengatakan bahwa isu literasi merupakan hal yang penting bagi Kemendikbudristek dan menjadi salah satu program prioritas nasional. “Untuk menangani hal ini, saat ini fokus Kemendikbudristek menugaskan dua unit utama yaitu Badan Bahasa dan Badan Standar, Kurikulum, dan Asasmen Pendidikan (BSKAP),” ucap Aminudin saat menggelar taklimat media, di Jakarta pada Sabtu (30/9).
 
Aminudin menambahkan, Badan Bahasa akan menyiapkan bahan ajar literasi nonbuku teks untuk meningkatkan minat baca, sementara itu BSKAP akan menyediakan dan mengembangkan standar untuk buku yang menarik dan bermutu.
 
“Semua buku yang dihasilkan melalui program literasi di Kemendikbudristek akan berbasis pada rujukan dan kriteria-kriteria buku bermutu yang dikembangkan oleh BSKAP. Selain itu, BSKAP akan memasukkan buku bermutu ke dalam kurikulum sehingga dapat terjadi pembiasaan membaca dan itu masuk ke dalam program Merdeka Belajar,” ungkap Aminudin.
 
Lebih lanjut, Aminudin menyampaikan bahwa Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah akan menyediakan dan memastikan penyediaan fasilitas pembelajaran untuk menampung buku-buku bermutu tersebut.
 
“Saya berharap buku-buku yang kami kirimkan itu dapat diterima dan dimanfaatkan oleh sekolah. Selanjutnya, perlu diadakannya pelatihan bagi guru dan kepala sekolah terkait pemanfaatan buku-buku tersebut sehingga menjadi lebih optimal mulai dari tingkat nasional hingga regional,” kata Aminudin.
 
Kepala Badan Bahasa turut mengungkapkan, jumlah buku yang dikirimkan untuk anak-anak PAUD dan sekolah dasar berjumlah sekitar 15,4 juta eksemplar. Jumlah tersebut belum ideal, kata Aminudin. “Dengan jumlah tersebut memang belum ideal, berat dibandingkan dengan jumlah sekolah yang kita miliki sekitar 200 ribuan sekolah, itu baru sepuluh persen saja karena baru 20 ribuan sekolah saja secara keseluruhan,” ucapnya.
 
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi X DPR RI yang juga menjabat sebagai Ketua Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan, Abdul Fikri Faqih, menyampaikan bahwa keberhasilan Indonesia memberantas buta aksara tidak diikuti dengan usaha menumbuhkan budaya baca dan terlihat dari capaian-capaian yang mengukur tingkat literasi masyarakarat Indonesia.
 
Abdul Fikri menambahkan bahwa menurut UNESCO minat baca masyarakat Indonesia hanya sebesar 0,001 persen, artinya dari 1000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang gemar membaca. “Hasil survei PISA (Program for International Student Assesment) yang dirilis oleh OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) menunjukan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-62 dari 70 negara dalam hal literasi,” ucap Ketua Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan.
 
Atas temuan tersebut, Komisi X DPR RI menyatakan sikapnya. Pertama, dari enam kementerian/lembaga yang mengampu program literasi, harus ada satu kementerian/lembaga yang menjadi koordinator dan menjalankan tugas membangun literasi di Indonesia. Kedua, mendorong enam kementerian/lembaga yang mengampu program literasi dan bekerja sama dalam melaksanakan peta jalan pembudayaan literasi yang ditetapkan secara sungguh-sungguh dan seksama di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
 
Ketiga, mendesak Pemerintah Pusat melalui Bappenas RI dan Kemenkeu RI untuk a) merespons kondisi darurat literasi dengan membuat program nasional dan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk kementerian/lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan dan literasi; dan b) membuat perencanaan kebutuhan tenaga perpustakaan dan alokasi dalam formasi rekruitmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK) pada tahun 2024.
 
Sementara itu, Asisten Deputi Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Kemenko PMK, Molly Prabawati, menyampaikan bahwa Kemenko PMK sejak tahun 2020 telah menyusun naskah akademik peta jalan kebudayaan. Molly menambahkan, naskah akademik peta jalan kebudayaan disusun oleh 56 Kementerian/Lembaga. “Ternyata urusan literasi itu ada di banyak kementerian, dan kami mengharapkan adanya satu payung hukum yang lebih kuat terkait dengan literasi,” ucap Molly.
 
Terkait dengan kegiatan ini, Molly mengungkapkan rasa syukur dengan adanya Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan serta dukungan dari Badan Bahasa Kemendikbudristek. “Kami berharap nantinya akan ada semacam undang-undang literasi, sehingga urusan literasi ini menjadi lebih kuat dan masing-masing kementerian/lembaga tentunya akan bisa bersinergi dan berkolaborasi dalam hal peningkatan literasi,” pungkas Molly. (Rayhan Parady, Andrew Fangidae/Editor: Denty A.)
Sumber :