Jakarta, Kemendikbudristek – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) berpartisipasi Kegiatan Tematik Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat pada 23 Nov 2023 di Hotel Pullman, Jakarta. Acara yang digelar oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) ini diadakan secara rutin sebagai wadah para humas untuk berkoordinasi mengenai berbagai kebijakan maupun program pemerintah yang sedang dilaksanakan.
 
Tujuannya untuk mengingatkan kembali bahwa humas pemerintah berperan penting untuk menjaga transparansi, kepercayaan masyarakat dan mengkomunikasikan kesuksesan berbagai kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mengangkat tema “Strategi Komunikasi Dalam Mewujudkan Profesionalitas Pemerintah”.
 
Pertemuan ini membahas posisi strategis humas pemerintah dalam menyampaikan informasi yang akurat serta menjembatani hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat sehingga bagi ASN sangat pentingnya untuk menjaga netralitas dan profesionalisme dalam melayani publik serta menjadi corong penyampai pesan positif pembangunan.
 
Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Ari Setiadi, dalam sambutannya mengatakan bahwa bangsa Indonesia akan segera memasuki tahun 2024 di mana pembahasan mengenai politik sudah mulai ramai di ruang digital. Untuk membatasi konten negatif terkait pemilu 2024 diperlukan diseminasi narasi pemilu damai 2024. Ia berharap agar humas pemerintah dan ASN dapat memuat konten narasi tentang pentingnya menggunakan hak pilih untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
 
Budi juga mengingatkan kepada masyarakat untuk bijak dan cerdas dalam membuat pilihan dengan tetap menjaga kedamaian termasuk di ruang digital. "Teruslah berkolaborasi dan bersinergi demi menghadirkan humas yang profesional dan kredibel,” ujarnya.
 
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, juga menyampaikan bahwa isu netralitas ASN menjadi hal yang yang penting dalam pemilu. Menurutnya, jika ASN tidak netral maka kepercayaan publik terhadap pemerintah akan hilang karena apapun yang disampaikan oleh humas pemerintah dianggap sebagai pandangan pribadi oleh masyarakat.
 
Moeldoko melanjutkan bahwa humas pemerintah harus bisa membangun jembatan yang kokoh agar dapat berperan secara maksimal untuk menyampaikan program pemerintah di bidang kesehatan, ekonomi dan lainnya. Humas pemerintah bertugas untuk membuka informasi yang aktual agar masyarakat bisa memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap program  pemerintah.
 
“Para pembangun jembatan ini adalah humas pemerintah. Mohon informasikan kepada masyarakat mengenai hal-hal positif dalam pembangunan yang sudah dikerjakan oleh pemerintah,” tegasnya.
 
Moeldoko juga mengajak para ASN untuk berposisi netral menjelang pemilu 2024 dan mengimbau untuk senantiasa mempertahankan pandangan politik sebagai ranah pribadi. Namun dalam hal pelayanan publik, ia menekankan untuk tidak melakukan pembedaan dan diskriminasi terhadap siapapun yang memiliki perbedaan pandangan politik.
 
Menanggapi permasalahan netralitas ASN di pemerintahan, Pelaksana tugas Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (Plt. Kepala BKHM), Kemendikbudristek, Anang Ristanto, mengatakan bahwa di tahun politik ini humas pemerintah sebagai ASN harus menjaga netralitas dan profesionalisme dalam melayani masyarakat tanpa pembedaan. “Hal ini dilakukan untuk mendukung keberlangsungan program pembangunan pemerintah yang sedang berjalan,” pungkasnya. (Penulis: Uly/Editor: Denty A.)
Sumber :