Jeddah, Kemendikbudristek -Pendidikan merupakan hak asasi setiap individu yang seringkali menghadapi hambatan, khususnya bagi anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di tanah rantau. Fenomena yang cukup memprihatikan terjadi saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun pelajaran 2023/2024 di Sekolah Indonesia Jeddah dan membuka mata banyak pihak tentang pentingnya akses pendidikan yang lebih inklusif.

Pada PPDB tahun pelajaran 2023/2024, terjadi lonjakan signifikan dalam jumlah pendaftar siswa baru Sekolah Dasar dengan usia yang di atas rata-rata. Melalui verifikasi mendalam oleh panitia PPDB, terungkap bahwa ada 30 anak PMI yang berusia antara 10 hingga 17 tahun yang mendaftar pendidikan sekolah formal untuk pertama kalinya. Muncul pertanyaan bahwa di kelas berapa, 30 calon siswa tersebut akan ditempatkan? Apakah di kelas 1 SD? Dan mengapa hal ini bisa terjadi?

Setelah ditelaah lebih jauh, alasan yang diberikan oleh para orang tua sangat bervariasi. Beberapa di antaranya mengaku tidak mengetahui adanya Sekolah Indonesia di Jeddah, lalu sebagian lainnya berpendapat bahwa kesibukan pekerjaan yang memaksanya berpindah-pindah tempat kerap menjadi hambatan utama bagi keberlangsungan pendidikan anak-anak mereka. Alasan lainnya juga karena ketiadaan biaya untuk transportasi dari rumah ke sekolah, sehingga menjadi beban tersendiri bagi orang tua siswa. Mereka menuturkan bahwa dalam satu bulan harus merogoh kocek sekitar SAR 500,00 (± Rp 2.200.000,00) untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari.

Merespons situasi tersebut, Sekolah Indonesia Jeddah sebagai garda terdepan pendidikan bagi anak-anak Indonesia di wilayah akreditasi KJRI Jeddah, mengambil inisiatif dengan menghadirkan Program Matrikulasi. Sebuah program khusus yang dirancang bagi anak-anak PMI yang terlambat mendapatkan akses pendidikan formal.

Tentu saja program ini memiliki segala pertimbangan, seperti usia dan tingkat kesiapan siswa. Sekolah harus mengembangkan kurikulum khusus yang berfokus pada pertumbuhan sosial dan akademik siswa. Tujuannya untuk memastikan setiap anak-anak PMI dapat kembali ke jalur pendidikan formal sesuai dengan usia dan kemampuan mereka.

Kepala Sekolah Indonesia Jeddah, Sutikno, mengatakan bahwa pertimbangan psikologis dan ekonomis menjadi hal yang utama. Secara psikologis, umur perkembangan mental anak-anak ini seharusnya sudah di kelas lebih tinggi. Namun, secara administrasi baru masuk sekolah. Selain itu, perbedaan usia yang cukup tinggi dengan rata-rata siswa kelas satu, program matrikulasi menjadi sebuah keniscayaan.

“Program Matrikulasi dirancang untuk menempatkan siswa sesuai dengan kemampuan kognitif, afektif dan psikomotornya. Sedangkan pertimbangan aspek ekonomis, dengan semakin sedikit waktu yang digunakan untuk sekolah formal maka akan semakin sedikit pula biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh orang tua, khususnya transportasi dari dan ke sekolah,” ujar Sutikno.

Program ini mendapatkan dukungan penuh dari berbagai pihak, mulai dari guru, staf sekolah, hingga komunitas besar Sekolah Indonesia Jeddah. Salah satu bentuk dukungan yang diberikan adalah adanya pembelajaran intensif dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4 s.d. 5 siswa. Metode ini memungkinkan pendekatan personal dan mendalam, sehingga mempercepat proses belajar mengajar.

Dengan semangat belajar yang tinggi dari siswa, serta dukungan dari banyak pihak, proses matrikulasi berjalan lebih cepat dari yang diperkirakan. Dengan waktu satu setengah bulan, banyak siswa yang sudah mampu bergabung ke dalam kelas formal sesuai dengan usia mereka.
 
Sutikno meyakini bahwa program matrikulasi ini dapat memberikan dampak jangka panjang bagi komunitas PMI di Jeddah karena dengan akses pendidikan formal yang lebih baik, peluang karir dan perkembangan pribadi siswa akan semakin terbuka lebar.

Lebih lanjut, ia berharap program matrikulasi ini bisa menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah lain di seluruh dunia untuk selalu berinovasi dan memastikan bahwa setiap anak mendapatkan hak pendidikannya.

“Program matrikulasi tidak hanya menunjukkan komitmen Sekolah Indonesia Jeddah terhadap pendidikan berkualitas, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa pendidikan adalah hak semua individu, tanpa terkecuali. Selain itu, semoga program ini menjadi tonggak sejarah dalam upaya membangun masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak PMI di Jeddah dan di seluruh dunia,” ujar Sutikno. *(Penulis: Rifki/Editor: Denty A.)
 
Sumber :