Jakarta, 2 Agustus 2024 - Pendidikan vokasi berperan penting dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah. Setelah diluncurkan tahun lalu, Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah berhasil melahirkan 27 dokumen policy paper atau laporan kebijakan. Dokumen kebijakan ini diharapkan dapat digunakan oleh kepala daerah sebagai acuan dalam merancang kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang selaras dengan pendidikan vokasi.

Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri (Mitras DUDI), Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Adi Nuryanto, dalam laporannya saat Diseminasi Hasil Kinerja Program Ekosistem Kemitraan di Jakarta, Rabu (31/7) menyampaikan bahwa, saat ini selain menghasilkan 27 policy paper yang sebagian sudah diserahkan ke pemerintah daerah masing-masing, program kemitraan ini juga telah melahirkan ekosistem kemitraan yang dibentuk secara kolektif oleh Konsorsium Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Pendidikan Vokasi (PTPPPV) dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) sebagai agen pembangunan daerah. 

“Policy paper tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dalam mewujudkan agenda prioritas pembangunan daerah melalui kemitraan strategis antara satuan pendidikan vokasi dengan para stakeholder,” kata Adi Nuryanto.

Policy paper ini sendiri merupakan hasil kajian yang telah dilakukan oleh Konsorsium PTPPPV pelaksana program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah bersama Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melalui skema pendanaan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Dokumen ini memuat sejumlah hal yaitu terkait dengan pemetaan dan klastering potensi-potensi daerah,  perencanaan tenaga kerja, innovation planning, serta klasterisasi inovasi yang didasarkan pada potensi atau kebutuhan masing-masing daerah. Policy paper ini juga memuat sejumlah rekomendasi dari tim Konsorsium PTPPPV yang dapat digunakan sebagai dokumen rujukan untuk pengembangan atau pembangunan daerah.

Program ini telah diampu oleh 20 tim yang terdiri atas Konsorsium PTPPPV di 27 provinsi di Indonesia yang melibatkan sekitar 287 anggota tim kerja, baik dosen maupun tenaga kependidikan dengan menghasilkan lebih dari 1.000 kemitraan. 

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kiki Yuliati, menyoroti masuknya pendidikan vokasi dalam sentra perbincangan di daerah melalui program kemitraan daerah serta policy paper yang telah dihasilkan. Melalui dokumen kebijakan tersebut, pendidikan vokasi diharapkan bisa menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam perumusan kebijakannya. “Bagaimana pun, kemajuan pendidikan vokasi tidak bisa lepas dari daerah,” kata Dirjen Kiki.

Selain itu, menurut Dirjen Kiki, melalui kegiatan program kemitraan daerah juga telah mendorong politeknik untuk membangun jejaring yang semakin kuat. “Jejaring ini akan menjadi aset yang sangat berharga bagi perguruan tinggi vokasi untuk terus menjaga relevansinya,” tambahnya.

Direktur Fasilitas Riset LPDP, Kementerian Keuangan, Wisnu Sardjono Soenarso, berharap, policy paper yang sudah dihasilkan tidak sebatas pada dokumen, melainkan modal ekosistem yang dapat digunakan untuk memajukan ekonomi daerah. “Dokumen ini membentuk klaster inovasi yang telah sesuai dengan potensi daerah,” terang Wisnu.
 
Pada kesempatan tersebut, Wisnu menyebut, selain mendukung program ekosistem kemitraan daerah, sejak 2021 lalu, LPDP juga telah mendanai riset-riset perguruan tinggi vokasi yang luar biasa, di mana hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Wisnu berharap, perguruan tinggi vokasi yang terlibat dalam konsorsium ini dapat terus menjaga semangat dalam mengawal dokumen kebijakan yang sudah dibuat. “Dalam waktu dekat akan terjadi pergantian kepemimpinan, hasil policy paper harus terus dikawal,” ujar Wisnu.

27 Dokumen Kebijakan menjadi Acuan Daerah Menyusun Regulasi  

Sebagai sebuah hasil kajian yang lengkap terkait dengan potensi pengembangan pembangunan ekonomi daerah, policy paper yang dihasilkan Konsorsium PTPPPV ini mendapat sambutan positif dari sejumlah kepala daerah. Beberapa daerah bahkan menggunakan policy paper sebagai referensi utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Kebetulan RPJMD Pemerintah Daerah Kepulauan Riau habis dan hasil dari policy paper yang kami hasilkan akan menjadi sumber referensi utama untuk menyusun RPJMD Provinsi Kepri,” kata Ketua Konsorsium PTPPPV Kepri, Sudra Irawan.

Konsorsium PTPPPV Kepulauan Riau (Kepri) terdiri atas Politeknik Negeri Batam (Pengampu), Politeknik Pariwisata Batam, dan Politeknik Bintan Cakrawala. Policy paper ini berhasil memetakan 31 potensi ekonomi yang dapat dikembangkan di Kepri. Konsorsium juga mengidentifikasi lima sektor unggulan dan sektor potensial serta inovasi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Kepri.

Melalui pemodelan dengan menggunakan metode forsight  dan metode sistem dinamik (system dynamic) policy paper tersebut bahkan dapat memprediksi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kepri hingga tahun 2050 serta langkah-langkah strategis dan inovasi daerah yang harus dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kepri. 





Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Laman: kemdikbud.go.id
Twitter: twitter.com/Kemdikbud_RI
Instagram: instagram.com/kemdikbud.ri
Facebook: facebook.com/kemdikbud.ri
Youtube: KEMENDIKBUD RI
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id

#MerdekaBelajar
#VokasiKuatMenguatkanIndonesia

Penulis : Pengelola Siaran Pers
Editor :
Dilihat 426 kali