Jakarta, 6 September 2024 --- Sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya melek aksara, Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus (PMPK) Kemendikbudristek terus mendorong kerja sama dengan pemerintah daerah (pemda) dan masyarakat , terutama jelang peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) 2024. Dengan kolaborasi ketiga pihak tersebut, diharapkan adanya data, pemetaan, dan intervensi yang tepat untuk percepatan penuntasan buta aksara.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Aswin Wihdiyanto, menyampaikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mengentaskan tunaaksara dan meningkatkan literasi melalui satuan pendidikan masyarakat. Hal tersebut diungkapkannya dalam siaran langsung webinar Silaturahmi Merdeka Belajar (SMB) bertajuk “Peran Kurikulum Merdeka dalam Meningkatkan Literasi pada Pendidikan Khusus dan Kesetaraan”, pada Kamis (5/9).

“Kita terus mendorong pemda, bagaimana bersama-sama masyarakat melakukan pendataan tentang warga negara tunaaksara, termasuk validasi data yang ada. Karena ini menjadi penting, terutama jika ada fasilitasi dan intervensi dalam percepatan penuntasan tunaaksara. Tentu data dan tata kelola yang baik itu sangat diperlukan,” tutur Aswin.

Tidak hanya itu, saat ini Direktorat PMPK juga tengah mempersiapkan satuan pendidikan masyarakat yang akan menjalankan program penuntasan tunaaksara, baik keaksaraan dasar maupun lanjutan. Dengan dukungan data yang sudah terverifikasi dan tervalidasi dengan baik, akan menjadi dasar dalam memfasilitasi 25.000 bantuan keaksaraan dasar dan 600 bantuan keaksaraan lanjutan untuk peserta didik di 2024.

“Program keaksaraan ini tidak hanya sebatas bagaimana kita melek aksara, tetapi juga bagaimana peningkatan kompetensi literasinya. Jadi bagi peserta didik yang sudah melek aksara akan ada skema lagi yang memungkinkan mereka melanjutkan ke program paket atau kesetaraan untuk meningkatkan kompetensi literasinya,” ujar Aswin.

Dalam webinar tersebut, Guru SLB Negeri Cicendo Bandung, Jawa Barat, Ernisa Supiah, menyampaikan upaya yang perlu dilakukan berdasarkan hasil Rapor Pendidikan tahun 2023.

“Berdasarkan Rapor Pendidikan jenjang SDLB sampai SMALB memang memerlukan peningkatan pada aspek kemampuan literasi. Untuk itu SLB Negeri Cicendo telah menyusun strategi khusus dalam upaya meningkatkan kemampuan literasi peserta didik,” kata Erni.

Ia juga menjelaskan bahwa sekolah tersebut juga membuat sistem untuk membantu peserta didik dalam hal literasi yang dimulai dengan percakapan, lalu dilanjutkan dengan visualisasi, hingga ke tahap literasi.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, Muhamad Sadik,  menjelaskan bagaimana pemda setempat bekerja sama dengan pihak swasta untuk membantu pengentasan tunaaksara di sana.

“Kita melakukan terobosan koordinasi program pengentasan tunaaksara ini agar bisa ditingkatkan, yaitu melalui pendekatan dengan dunia industri. Dalam hal ini ada pihak swasta di bidang pertambangan yang memiliki komitmen untuk meningkatkan literasi dan numerasi di Kabupaten Dompu,” tutur Sadik.

Inisiatif program untuk mempercepat pemberantasan tunaaksara juga muncul satuan pendidikan masyarakat di Kabupaten Lombok Barat, NTB. Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tunas Aksara Lombok Barat, Satria Budiawan, menuturkan adanya Program Selaras yang lahir di Kabupaten Lombok Barat yang bertujuan untuk akselerasi pengentasan tunaaksara.

“Alhamdulillah PKBM Tunas Aksara sejak Kurikulum Merdeka di-launching, kami mengambil opsi berubah. Kita memang harus berubah dan mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat,” tuturnya.

Pemberantasan buta aksara dan peningkatan literasi masyarakat telah menjadi program prioritas Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kemendikbudristek. Program prioritas tersebut antara lain Pendidikan Keaksaraan Dasar (KD) untuk penduduk usia 15 tahun ke atas yang buta huruf dan Pendidikan Keaksaraan Lanjutan (KL) untuk penduduk usia 15 tahun ke atas yang sudah lulus program Keaksaraan Dasar.

Selain itu, implementasi Kurikulum Merdeka pada Pendidikan Kesetaraan meliputi implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C) dengan penguatan kompetensi literasi dan numerasi, serta pemberdayaan yang mengarah pada pendidikan kecakapan hidup pada Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).
 




Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Laman: kemdikbud.go.id
Twitter: twitter.com/Kemdikbud_RI
Instagram: instagram.com/kemdikbud.ri
Facebook: facebook.com/kemdikbud.ri
Youtube: KEMENDIKBUD RI        
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id

#MerdekaBelajar

Penulis : pengelola web kemdikbud
Editor :
Dilihat 530 kali