Pekanbaru, Kemendikdasmen --- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik kemitraan bidang pendidikan ke kota Pekanbaru, pada Kamis (28/11). Dalam kesempatan tersebut, Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Kemendikdasmen, Winner Jihad Akbar, menjelaskan maksud dan tujuan kunjungan kerja ini untuk menggali aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan pemerintah khususnya di bidang pendidikan sebagai upaya mencapai Generasi Emas 2045. 
 
“Kami memberikan apresiasi bahwa kota Pekanbaru termasuk kota yang bagus, indeks SPM (Standar Pelayanan Minimal) 76,03 itu sudah termasuk tuntas, rapor pendidikan rata-rata hijau termasuk iklim keamanan sekolah SD, SMP, SMA baik,” ungkap Winner dalam kegiatan pertemuan di kantor Walikota Pekanbaru.
 
Lebih lanjut, Winner mengusulkan perlindungan guru atas penanganan dan pencegahan kasus perundungan dan kekerasan. Di samping guru Bimbingan Konseling (BK), peran orang tua sangat penting sebagai agen perubahan dan penanaman pencegahan, serta penanganan kekerasan kepada guru-guru lainnya.
 
“Perlu disosialisasikan, dibentuk untuk menjadi agen perubahan, selain gurunya. Guru BK punya ilmunya, punya pelatihan dan materi, namun tidak diikuti oleh guru lainnya. Kalau ketemu guru BK biasanya anak-anak yang nakal. Justru penanaman (anti) kekerasan itu perlu dilakukan ke guru-guru lain,” terangnya.
 
Selain itu, Winner menyampaikan agar pencegahan perundungan dan kekerasan seringkali difokuskan pada korban, padahal pokok persoalannya adalah pelaku perundungan ataupun kekerasan tersebut.
 
“Pelaku harus dididik, perlu ada penyadaran, bukan dengan memberikan hukuman yang berat. Penting juga nota kesepahaman dengan Aparat Penegak Hukum perlu fokus dengan keluarga. Bagaimana kita menanggapi dan menangani kekerasan tersebut untuk memperbaiki diri pelaku kekerasan,” tegasnya.
 
Pada kesempatan tersebut, Penjabat (Pj.) Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, menyampaikan bahwa perkembangan implementasi program-program pendidikan pada tingkat pemerintah daerah kota Pekanbaru dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah kota Pekanbaru menciptakan lingkungan yang nyaman bagi anak peserta didik mengenyam pendidikan.
 
Mengetahui hasil dari implementasi program-program pendidikan atas program yang dilakukan oleh pemerintah di kota Pekanbaru sangatlah penting, ucap Risnandar, hal tersebut sebagai evaluasi dan penerapan kebijakan pemerintah ke depan bagi masyarakat kota Pekanbaru. “Tidak hanya itu saja, aspirasi masyarakat yang disampaikan akan dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang saat ini masih dalam pembahasan bersama Komisi X DPR RI,” katanya.
 
Sementara itu, Ketua rombongan Komisi X DPR RI, Karmila Sari, meminta kepada masyarakat kota Pekanbaru terkait pentingnya masukan khusus dari instansi terkait kepada Komisi X DPR RI, serta saran yang lebih bersifat preventif dengan segera, apa yang harus ditangani dan apa yang dilakukan dari sisi preventif untuk mengisi RUU Sisdiknas atau hal lain yang terkait.
 
Selanjutnya, dalam pertemuan ini, langsung mendapat tanggapan dan masukan dari beberapa pemangku kepentingan terkait, antara lain yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Wisma Endrimon. Menurutnya, ada dua poin penting terkait kekerasan yaitu, adanya kesepakatan dengan Aparat Penegak Hukum dan Penanganan kekerasan di sekolah dapat ditangani oleh guru BK bersama Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK).
 
“Kesepakatan dengan Aparat Penegak Hukum terutama dengan Kepolisian, dan jika perundungan atau kekerasan terjadi di sekolah, hendaknya dikembalikan di Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Sekolah,” kata Wisma.
 
Selain itu, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Riau, Nilam Sari, menyampaikan bahwa sekolah-sekolah yang ada di kota Pekanbaru belum sepenuhnya mempunyai TPPK. Nilam berharap, ke depannya agar seluruh sekolah di kota Pekanbaru mempunyai TPPK dan mengajak kepada masyarakat untuk berkolaborasi dan berkoordinasi bersama apabila terdapat kasus perundungan dan kekerasan di sekolah untuk segera disampaikan ke BPMP.
 
“Bahwa koordinasi yang mungkin kita perkuat. Data yang ada mungkin semua sekolah kita belum mempunyai TPPK, semua sekolah harus punya TPPK. Data di Pekanbaru belum semua mempunyai TPPK. Kami harap informasi terkait tentang kekerasan mohon diinfokan kepada BPMP,” ucapnya.
 
Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ini diawali dengan kunjungan ke SMP Negeri 15 kota Pekanbaru, memantau program Makan Bergizi Gratis bagi para peserta didik di SMP Negeri 15 sebagai program prioritas Presiden RI dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 bagi para peserta didik di Indonesia. Kemudian, dilanjutkan melihat infrastruktur sarana dan prasarana kelas di sekolah tersebut. Direktur SMA dan Kepala BPMP Provinsi Riau bersama-sama dengan Komisi X DPR RI dan pemerintah daerah lainnya mengikuti kunjungan terkait.
 
“Jika ingin menjadi anak cerdas dan pintar, baiknya fokus pada fisik dan mentalnya, harus terpenuhi gizi-gizinya dan istirahat yang cukup, serta dukungan baik dari lingkungan sosialnya dengan fokus memberikan keamanan dan kenyamanan pada peserta didik,” tutup Winner. (Refrina Yuliani, Anandes Langguana/Editor: Rayhan, Denty)


 

Penulis : Pengelola Siaran Pers
Editor :
Dilihat 288 kali