Dampak pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) masih berkepanjangan dan sangat dirasakan dunia pendidikan. Sistem pembelajaran di sekolah pada tahun ajaran baru 2020/2021 yang akan dimulai pada pertengahan Juli 2020 pun belum berjalan normal. Masih banyak daerah tergolong zona merah, kuning dan oranye belum bisa melakukan sistem pembelajaran secara tatap muka. Tentu saja hal ini membuat kepala sekolah dan guru berpikir keras apa yang harus dilakukan agar layanan pendidikan tetap berjalan dengan baik.
 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim melakukan diskusi daring dengan dua kepala sekolah mengenai inovasi dan praktik baik pembelajaran di sekolah. Diskusi berlangsung di tengah peluncuran kebijakan Merdeka Belajar Episode 5: Guru Penggerak, melalui konferensi video daring, Jumat (3/7/2020). Dalam diskusi tersebut Mendikbud mengatakan, perubahan tidak mungkin bisa terjadi jika guru maupun pimpinan unit pendidikan tidak percaya pada potensi anak.
 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaaan (Kemendikbud) melalui Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) kembali menggelar Seri Webinar Ketiga “Aku, Kamu, Dia dan Pancasila” dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila pada Selasa, 30 Juni 2020. Tema yang diangkat kali ini adalah “Satu Hati di Bawah Kebhinekaan”.
 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah beberapa kali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran daring yang telah dilakukan sejak Maret 2020 lalu. Menurut pelaksana tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti), Nizam, pihaknya telah melakukan survei kepada mahasiswa dan dosen sebanyak dua kali yaitu di bulan Maret dan April 2020.
 

Pelaksana tugas Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Nizam, mengatakan, sesuai dengan pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makariem, di tengah pandemi Covid-19 proses pembelajaran tetap berlangsung dengan tetap memprioritaskan sisi kesehatan dan keselamatan mahasiswa, dosen, dan masyarakat.
 

Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tentang dana Batuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja dan BOS Afirmasi diatur dalam regulasi level tertinggi di Kemendikbud, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, menekankan agar kepala sekolah tidak ragu menggunakan dana BOS sesuai prioritas kebutuhan sekolah. “Sudah ada penjelasan yaitu juknis yang jelas sampai butir-butir apa saja yang bisa digunakan untuk itu dibuat secara eksplisit di dalam kerangka regulasi kita,” kata Mendikbud dalam video conference Peluncuran Ketentuan Penyesuaian UKT, Dana Bantuan UKT Mahasiswa, Kebijakan BOS Afirmasi dan BOS Kinerja yang berlangsung di Jakarta pekan lalu.
 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja dan BOS Afirmasi untuk sekolah swasta dan negeri yang memenuhi kriteria, untuk mengurangi dampak keterpurukan ekonomi akibat krisis Covid-19. Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim, dalam video conference Peluncuran Ketentuan Penyesuaian UKT, Dana Bantuan UKT Mahasiswa, Kebijakan BOS Afirmasi dan BOS Kinerja yang berlangsung di Jakarta pekan lalu. “Kebijakan ini untuk membantu daerah-daerah yang paling membutuhkan dan juga yang rentan terpukul krisis ekonomi akibat Covid-19,” ucapnya.
 

Melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti), lahirlah LLDikti Wilayah Kerja XV yang menaungi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebelumnya, pelayanan perguruan tinggi di Provinsi NTT masih berpusat ke LLDikti Wilayah Kerja VIII.
 

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  (Kemendikbud) melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 40338/MPK/RHS/KP/2020 melantik Sekretaris LLDikti Wilayah XV Kupang Periode Tahun 2020-2024, Ade Erlangga Masdiana pada tanggal 16 April 2020. Sebagai tahap awal proses pembentukan dan penyusunan organisasi dan tata laksana ini, LLDikti Wilayah Kerja XV menyelenggarakan assesmen kepada 17 calon pegawai yang berasal dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
 

Menyusul kesuksesan pada 10 Juni 2020 lalu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) kembali menggelar webinar “Aku, Kamu, Dia, dan Pancasila” dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila 2020. Kali ini topik yang diangkat adalah “Aktualisasi Kenormalan Baru”.
 

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) selaku Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Letjen TNI Doni Monardo, mendukung upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang menunjukkan kehati-hatian dalam mempersiapkan pembukaan sekolah secara tatap muka di zona hijau. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi yang menekankan kehati-hatian dalam menerapkan kebijakan setelah melewati analisa yang komprehensif sehingga risiko yang akan timbul dapat diantisipasi. 
 

Tahun ajaran baru 2020/2021 tetap dimulai pada bulan Juli 2020. Sebelum pembelajaran tatap muka di sekolah pada wilayah zona hijau dilaksanakan, penting bagi para pemangku kebijakan mengetahui langkah-langkah yang harus dipersiapkan. Merujuk data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, terdapat 92 kabupaten/kota yang tidak terdampak atau berada di zona hijau.
 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menanggapi isu kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) yang sejak kemarin (2/6/2020) ramai menjadi perbincangan warganet di media sosial. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Plt Dirjen Dikti) Kemendikbud, Nizam, menegaskan bahwa Kemendikbud memastikan tidak ada kenaikan UKT di masa pandemi Covid-19. Dalam keterangan tertulisnya, Nizam menjelaskan, jika ada perguruan tinggi negeri (PTN) yang menaikkan UKT, berarti keputusan tersebut diambil sebelum masa pandemi dan hanya diberlakukan kepada mahasiswa baru sesuai dengan kemampuan ekonomi orang tuanya.
 

Di hari pertama bekerja setelah hari raya Idulfitri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, membaca tiga surat dari siswa siswi terpilih. Surat-surat tersebut merupakan hasil seleksi dari 6.689  surat yang dikirimkan oleh siswa SD dan guru se-Indonesia pada 11-17 Mei 2020 lalu.
 

Jujur, tulus, dan bermakna. Tiga kata itulah yang dapat menggambarkan 6.689 surat yang ditulis oleh guru dan murid se-Indonesia kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim. Melalui untaian kata, mereka mengisahkan berbagai cerita inspiratif dalam memaknai Ramadan di masa pandemi Covid-19.
 

Direktur Jenderal (Dirjen) Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Wikan Sakarinto mengatakan bahwa vokasi harus terus melakukan inovasi dan terobosan. Meski sebagian besar sudah berkolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), link and match harus terus ditingkatkan.
 

Seleksi Bersama Masuk Politeknik Negeri (SBMPN) 2020 telah dibuka. Dari tahun ke tahun jumlah politeknik peserta jalur penerimaan ini terus meningkat. Direktur Jenderal Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Wikan Sakarinto mengatakan, hingga tahun 2019 tercatat sejumlah 42 politeknik mengikuti seleksi ini. Di tahun ini, seleksi penerimaan yang sebelumnya bernama Ujian Masuk Politeknik Negeri (UMPN) berganti menjadi SBMPN.
 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, meyakini perangkat teknologi mampu menjawab tantangan pembelajaran jarak jauh. Ia melihat ada selisih besar antara siswa yang memiliki akses terhadap teknologi dengan yang tidak.
 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki masalah tentang kesetaraan gender. Menurutnya, semua orang diperlakukan sama, pendidikan bagi kaum perempuan sama pentingnya dengan pendidikan bagi laki-laki.
 

Seiring perkembangan status kedaruratan Covid-19 yang memunculkan berbagai tantangan dalam pembelajaran jarak jauh, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga melakukan berbagai penyesuaian pembelajaran yang tidak membebani guru dan siswa, namun sarat nilai-nilai penguatan karakter. Penyesuaian tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di lingkungan Kemendikbud serta Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Covid-19 pada Satuan Pendidikan.
 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makariem mengajak seluruh pemangku kepentingan di dunia pendidikan untuk tetap melakukan pembelajaran, meskipun dengan langkah kecil dan sederhana di tengah pandemi Corona Virus Desease (Covid-19). Ia mengungkapkan, Kemendikbud telah melakukan berbagai upaya untuk menangani setiap tantangan kontekstual di dunia pendidikan.
 

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Iwan Syahril, mengemukakan bahwa Kemendikbud menginginkan adanya ekosistem yang kuat sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan. Fondasi dari usaha tersebut ada di jenjang pendidikan dasar, yang merupakan landasan untuk jenjang selanjutnya.
 

Kepala Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Totok Suprayitno, mengungkapkan optimismenya terkait peningkatan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Hal tersebut ia sampaikan dengan melihat proses dan hasil belajar mengajar di sekolah-sekolah yang masuk dalam program kolaborasi, salah satunya adalah program INOVASI.
 

Pimpinan perguruan tinggi negeri (PTN) membuka diri dalam membantu menanggulangi masalah bagi mahasiswa yang kondisi perekonomian keluarganya terdampak pandemi Covid-19. Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI), Jamal Wiwoho mengatakan, mahasiswa dapat mengajukan permohonan perubahan besaran uang kuliah tunggal (UKT) dengan menyertakan data pokok tentang perubahan kemampuan ekonomi mahasiswa. Selanjutnya kebijakan untuk memberikan keringanan UKT akan dipertimbangkan dan diputuskan oleh pimpinan PTN berupa beberapa opsi, yaitu pembebasan sementara, pengurangan, pergeseran klaster, pembayaran mengansur, dan penundaan pembayaran UKT.
 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan apresiasi atas peran serta berbagai pihak yang telah mendukung pembelajaran jarak jauh (PJJ) di masa pandemi Covid-19. Salah satu pihak yang berkontribusi di bidang pendidikan dalam masa pandemi ini adalah pihak swasta atau dunia usaha dan dunia industri (DUDI).