Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan, budaya bisa menjadi roda penggerak ekonomi lokal. Ia menuturkan, ada tiga hal yang perlu dilakukan dalam upaya memajukan kebudayaan.
 

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kebudayaan tahun 2020 mengangkat tema gotong royong dalam memajukan kebudayaan nasional. Wakil Ketua Komisi X DPRI RI Hetifah Sjaifudian mengatakan, kemajuan kebudayaan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak atau sekelompok orang saja melainkan harus dilakukan bersama-sama dan dilakukan bergotong royong. Hal tersebut diungkapkannya saat pembukaan Rakornas Kebudayaan 2020 di Jakarta, Rabu (26/2/2020).
 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Kebudayaan. Rakornas ini bertemakan “Gotong Royong dalam Memajukan Kebudayaan Indonesia”. Dalam sambutannya, Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan harus ada perubahan paradigma budaya dari defensif menjadi ofensif.
 

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Sesjen Kemendikbud), Ainun Na’im resmi melantik Zainal Nur Arifin sebagai Direktur Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) periode 2020-2024.  Dalam sambutannya, Sesjen Kemendikbud berharap PNJ dapat menerapkan berbagai pendekatan baru dalam melaksanakan pendidikan, seperti kebijakan Merdeka Belajar di jenjang perguruan tinggi, yang disebut dengan “Kampus Merdeka”.
 

Sebanyak 632 pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dilantik oleh Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemendikbud Ainun Na’im. Sebelumnya, 632 pejabat tersebut menjabat sebagai pejabat struktural eselon 3 dan 4. Dengan begitu, Kemendikbud secara resmi telah menghapus jabatan eselon 3 dan 4 dalam struktur organisasi dan tata kelola Kemendikbud. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo tentang perampingan birokrasi, dalam pidatonya usai dilantik sebagai Presiden RI 2019-2024.
 

Adanya kesamaan persepsi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam lingkup pendidikan tinggi merupakan dasar penting dalam mewujudkan penguatan tata kelola pendidikan tinggi (dikti). Upaya lain yang sama pentingnya dalam mewujudkan hal tersebut adalah mendorong peran pengawasan internal dalam lingkup kementerian dan satuan kerja.
 

Keragaman bahasa terancam karena makin banyak bahasa yang punah atau hilang. Berdasarkan data dari UNESCO dalam Peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional 2020, secara global 40 persen populasi di dunia tidak lagi memiliki akses ke pendidikan dalam bahasa ibu. Indonesia sebagai negara yang memiliki keragaman dan kekayaan bahasa pun mengalami punahnya bahasa daerah. Untuk mencegah semakin bertambahnya bahasa daerah yang punah, pemerintah melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) Kemendikbud memiliki lima program utama pelindungan bahasa dan sastra.
 

Indonesia memang telah dikenal sebagai negara yang memiliki jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia setelah Papua Nugini. Sejak 1991, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah memetakan bahasa ibu atau bahasa daerah yakni sebanyak 718 bahasa yang teridentifikasi dan sebelas di antaranya telah punah atau tidak ada lagi penuturnya. Bagaimana agar bahasa ibu itu tidak punah?
 

Pendaftaran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) telah dibuka sejak 14 Februari hingga 27 Februari 2020. Namun Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) akan memperpanjang masa pendaftaran SNMPTN hingga akhir Maret 2020. Kebijakan tersebut diambil untuk memfasilitasi calon mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang tidak memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) agar bisa mendaftar untuk KIP Kuliah. Pendaftaran KIP Kuliah baru akan dibuka pada awal Maret 2020.
 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, dengan tegas mengatakan tidak ada kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait penggunaan sistem keuangan digital Go-Pay sebagai metode pembayaran iuran sekolah (SPP) siswa. Hal tersebut disampaikan Mendikbud pada Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI, Kamis (20/02/2020), di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta.
 

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuka pendaftaran bagi pengajar BIPA (Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing). Peserta dapat melakukan pendaftaran mulai tanggal 14 Februari 2020 hingga 10 Maret 2020. Pendaftaran dibuka bagi calon pengajar BIPA untuk luar negeri dengan masa tugas 2021.
 

Majalah Jendela yang dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kembali meraih penghargaan emas (gold winner). Penghargaan tersebut diperoleh  dalam ajang kompetisi Indonesia Inhouse Magazine Award (InMA) yang diselenggarakan Serikat Perusahaan Pers (SPS) tahun 2020.
 

Melalui kebijakan Merdeka Belajar Episode 3, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dana bantuan operasional sekolah (BOS) salah satunya dilakukan dengan mengubah skema transfer daerah. Mulai tahun 2020, dana BOS ditransfer oleh Kementerian Keuangan langsung ke rekening sekolah, sehingga tidak lagi melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga tengah menyiapkan platform teknologi untuk perencanaan, penyaluran, dan pelaporan dana BOS dengan tujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dana BOS.
 

Fleksibilitas dan otonomi yang diberikan kepada kepala sekolah dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) wajib diimbangi dengan akuntabilitas dan transparansi penggunaan Dana BOS.
 

Dalam rangka memperingati Hari Bahasa Ibu Internasional yang jatuh setiap tanggal 21 Februari, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud (Badan Bahasa) akan menyelenggarakan kegiatan “Gelar Wicara dan Penampilan Tunas Bahasa Ibu”.  Gelar wicara ini mengangkat tema “Melestarikan Bahasa Daerah untuk Pemajuan Bangsa”.
 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengubah mekanisme dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk tahun anggaran 2020. Perubahan tersebut salah satunya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Melalui kebijakan Merdeka Belajar Episode 3, ditetapkan maksimal 50 persen dari dana BOS dapat digunakan untuk membayar gaji guru honorer. Sebelumnya, pembayaran gaji guru honorer bisa diambil dari total dana BOS dengan porsi maksimal 15 persen untuk sekolah negeri dan 30 persen untuk sekolah swasta.
 

Museum Nasional Indonesia menerima hibah replika mobil pertama di dunia, Benz Patent-Motorwagen, dari PT Mercedes-Benz Indonesia. Hibah tersebut diberikan dalam rangka merayakan 50 tahun kehadiran Mercedez-Benz di Indonesia.
 

Melengkapi aspek monitoring dari pelaksanaan kebijakan Kampus Merdeka, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 menyebutkan keterlibatan perguruan tinggi khususnya dosen untuk melakukan pengawasan. Di pasal 15 dengan jelas dikatakan bahwa pembelajaran di luar prodi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen, dan setiap kegiatan yang dipilih mahasiswa harus dibimbing oleh seorang dosen yang ditentukan oleh perguruan tinggi.
 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makariem mengatakan bahwa pendidikan adalah proses interaksi mahasiswa dengan berbagai disiplin ilmu yang disempurnakan oleh praktik untuk menghadapi masalah di dunia nyata. Pada level pendidikan tinggi, kata dia, momen terpenting dalam prosesnya adalah saat mahasiswa diberi peluang bersentuhan dengan dunia kerja dalam rentang waktu dan kondisi yang relevan.
 

Seleksi kompetensi dasar (SKD) merupakan ujian tahap pertama yang harus dilalui oleh peserta seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS), termasuk CPNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). SKD terdiri dari 100 soal yang terdiri dari tiga jenis tes, yaitu Tes Wawasan Kebangsaan (30 soal), Tes Intelegensia Umum (35 soal), dan Tes Karakteristik Pribadi (35 soal). Ketiga jenis tes tersebut bertujuan untuk menghasilkan aparatur negara yang cerdas dan berkarakter Pancasila.
 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggelar perayaan Imlek bersama di Plaza Insan Berprestasi Kemendikbud, Jakarta, Kamis (6/2/2020). Perayaan Imlek yang baru pertama kali diselenggarakan Kemendikbud ini mengangkat tema “Merawat Kebinekaan, Menjaga Ke-Indonesiaan”.
 

Implementasi terhadap Program Kampus Merdeka yang belum lama diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim terus berjalan. Salah satunya melalui penjajakan kerja sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) dengan KOSEN Institute of Technology, Jepang. Perwakilan KOSEN dan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia bertemu dengan tim Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa), Ditjen Dikti, di kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Selasa (5/2/2020).
 

Sekitar 40 ribu orang mengikuti seleksi kompetensi dasar (SKD) calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk 2.196 formasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). SKD CPNS Kemendikbud dimulai pada 1 Februari 2020 hingga 4 Maret 2020 dengan jadwal dan lokasi yang berbeda-beda. Jenis penyelenggaraan SKD dibagi menjadi dua, yaitu SKD yang difasilitasi oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang berlangsung di 34 provinsi, dan SKD yang dilaksanakan secara mandiri dengan difasilitasi perguruan tinggi negeri di tujuh provinsi.
 

Kemendikbud melalui Tim Penyelamat Cagar Budaya dari Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) DI Yogyakarta menjemput dua buah arca yang ditemukan masyarakat di Ngemplak, Sleman, DI Yogyakarta. Kedua arca kemudian dibawa ke kantor BPCB DI Yogyakarta untuk diteliti lebih lanjut. Penemuan dan penyelamatan arca-arca ini terwujud berkat adanya sinergi yang solid serta partisipasi aktif dari masyarakat dan pihak kepolisian.
 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makariem saat peluncuran kebijakan pendidikan tinggi, Kampus Merdeka, pekan lalu, menyampaikan bahwa untuk meningkatkan kualitas, perguruan tinggi harus bergerak cepat sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu pihaknya melakukan revisi atas beberapa peraturan menteri untuk memastikan pokok-pokok kebijakan Kampus Merdeka berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.