Pendidikan tinggi memiliki dampak tercepat dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul. Oleh karena itu, pendidikan tinggi harus menjadi ujung tombak yang bergerak paling dinamis karena sangat dekat dengan dunia kerja. Melalui kemudahan persyaratan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (BH) tanpa terikat status akreditasi, harapannya PTN memiliki ruang gerak yang memadai untuk meningkatkan kualitas pendidikannya.
 

JLF 2020 yang disebut-sebut sebagai “The greatest literary show on earth” ini diselenggarakan di Hotel Diggi Palace yang berlokasi persis di jantung kota Jaipur. Sejak hari pertama dibuka, JLF dipadati ribuan pengunjung, baik yang berasal dari India maupun mancanegara. Kendati harus membayar 300 rupees atau sekitar Rp60 ribu untuk harga satu tiket masuk namun antusiasme pengunjung JLF 2020 tetap tinggi sejak hari pertama hingga berakhirnya festival.
 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, mengatakan bahwa seiring banyaknya disiplin ilmu yang berkembang, asosiasi perlu menjadi penyeimbang dengan berpartisipasi lebih aktif melakukan akreditasi. Hal tersebut dilakukan untuk membuka kesempatan bagi perguruan tinggi dapat bersaing hingga ke tingkat dunia. Demikian disampaikan Mendikbud saat meluncurkan Program Merdeka Belajar: Kampus Merdeka, pekan lalu, di Kantor Kemendikbud.  
 

Kemendikbud – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka, bagi perguruan tinggi, di Lantai 2 Gedung D, Kemendikbud, Jumat (24/1/2019). Melalui kebijakan tersebut, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta yang berakreditasi A dan B diberikan otonomi untuk membuka program studi (prodi) baru, sesuai kebutuhan masa depan. “Tantangan perguruan tinggi dewasa ini adalah bagaimana mereka mampu menjawab kebutuhan industri, bahkan kebutuhan negara," kata Mendikbud.
 

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) mengulas tentang hasil evaluasi ujian nasional (UN) 2019. Dari evaluasi tersebut, Anggota BSNP, Kiki Yulianti, menyebutkan perlu ada penambahan aturan yang lebih rinci tentang ujian nasional berbasis komputer (UNBK) bagi peserta didik dengan disabilitas. Pada UN tahun lalu, kata dia, sifat pengaturan (UNBK) masih normatif, sekarang pengaturannya lebih rinci sehingga para penyandang disabilitas yang ingin ikut UNBK, instruksi dan tahapan yang harus dilakukan sudah lebih rinci. “Sudah dilakukan oleh Puspendik tahun ini,” katanya pada jumpa pers di Kantor BSNP, Jakarta, Selasa (21/01/2020).
 

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) merevisi Prosedur Operasional Standar (POS) Ujian Nasional (UN) Tahun 2019/2020.  Hasil revisi tersebut tercantum dalam Peraturan BSNP Nomor 0053/P/BSNP/I/2020. Menurut peraturan ini, POS UN Tahun Pelajaran 2019/2020 yang terdapat pada peraturan Nomor 0051/O/BSNP/I/2019 sudah tidak berlaku, dan BSNP tidak lagi menerbitkan POS USBN.
 

Ketua Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT), Mohammad Nasih mengatakan, tahun ini tren program studi favorit yang menjadi pilihan calon mahasiswa belum bergeser dari tahun-tahun sebelumnya. Namun dalam 2-3 tahun terakhir ini ada program studi (prodi) yang tergolong baru, dengan peminat yang tinggi, yaitu Aktuaria.
 

Jelang pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Tahun Pelajaran 2019/2020 yang berlangsung dua bulan lagi, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) menyampaikan perubahan pada Prosedur Operasional Standar (POS) UN Tahun Pelajaran 2019/2020. BSNP menegaskan, perubahan tersebut tidak terkait sistem dan jadwal UN, namun lebih kepada nomenklatur dan pengaturan pelaksanaan.
 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, mengimbau kepada seluruh insan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk membangun solidaritas dan sinergitas kepada sesama dalam menyatukan keberagaman, sehingga dapat terwujud proses pembelajaran yang berkarakter.
 

Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid, menjanjikan adanya penyederhanaan dalam layanan urusan kebudayaan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Hal tersebut disampaikan Hilmar menanggapi adanya perubahan struktur organisasi di Kemendikbud khususnya di Direktorat Jenderal Kebudayaan. “Dengan struktur yang baru, proses (layanan) nya akan lebih ringkas,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (13/1/2020) siang.
 

Perubahan internal organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) khususnya di Direktorat Jenderal Kebudayaan disebut sebagai salah satu upaya untuk mengoptimalkan proses pemajuan kebudayaan. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (13/1/2020). “Di internal organisasi Kemendikbud ada perubahan agar layanan (kebudayaan) itu bisa berjalan lebih efektif. Harapannya dengan restrukturisasi ini seluruh proses pemajuan budaya akan lebih signifikan dilakukan,” katanya.
 

Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan, Hilmar Farid, memastikan bahwa perubahan nomenklatur yang terjadi di tubuh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), khususnya di dalam Direktorat Jenderal (Ditjen) Kebudayaan, tidak mempengaruhi layanan kebudayaan yang selama ini sudah berjalan.
 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kembali dipercaya untuk menyusun soal seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk tahap seleksi kompetensi dasar (SKD). Penyusunan soal SKD tersebut melibatkan unsur dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Kemendikbud juga melibatkan para koordinator penyusunan soal CPNS tahun 2018 yang merupakan dosen-dosen yang berkompeten dari perguruan tinggi, serta didampingi oleh ahli konstruksi soal dari Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud.
 

Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid mengatakan, kemitraan yang dijalin antara Kemendikbud dengan Netflix pada tahun 2020 ini fokus kepada pengembangan sumber daya manusia (SDM) perfilman Indonesia. Salah satu fokus pengembangan SDM tersebut ada pada proses produksi film, dari tahap kreasi, produksi, hingga pascaproduksi.
 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengeluarkan Surat Edaran tentang Larangan Penggunaan Kemasan Air Minum Berbahan Plastik Sekali Pakai dan/atau Kantong Plastik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Surat edaran tersebut dikeluarkan dalam rangka melaksanakan komitmen Pemerintah lndonesia untuk memerangi sampah plastik.
 

Mahakarya seni persembahan pelukis Ugo Untoro segera hadir dalam pameran tunggal bertajuk “Rindu Lukisan Merasuk di Badan”, di Galeri Nasional Indonesia. Mulai tanggal 20 Desember hingga 12 Januari 2020, lebih dari tujuh puluh lukisan Ugo Untoro yang akan dipamerkan. Koleksi lukisan yang dipamerkan antara lain, seri Sleeping Buddha, seri lukisan, seri hujan, dan versi baru dari lukisan gaya romantis.
 

Hilmar Farid dilantik kembali sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dalam arahannya, Mendikbud Nadiem Makarim berpesan kepada Dirjen Kebudayaan untuk memperbanyak program dan kegiatan yang menyentuh generasi milenial.
 

Galeri Nasional Indonesia (GNI) terus mendukung upaya pemeliharaan berbagai karya seni rupa melalui usaha pencegahan atau yang disebut dengan konservasi preventif. Hal ini dilakukan agar karya seni tidak perlu mengalami pemulihan atau restorasi, akibat terlanjur mengalami kerusakan. Pelaku seni rupa serta penikmat seni sama-sama menjadi sasaran edukasi bagi upaya ini.
 

Lembaga Sensor Film (LSF) Republik Indonesia meluncurkan aplikasi Administrasi Sensor Berbasis Elektronik (e-SiAS) di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (12/12/2019). Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan para pelaku perfilman di Tanah Air dalam mengajukan sensor film dan iklan secara digital.
 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan tetap menjalankan kebijakan zonasi dalam sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada tahun 2020. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyatakan dukungan penuhnya terhadap kebijakan zonasi, namun ia menyadari tidak semua daerah siap menjalankan kebijakan zonasi. Karena itu Kemendikbud mengeluarkan kebijakan kompromi dari zonasi dengan menambah kuota jalur prestasi menjadi 30 persen (sebelumnya 15 persen), dan mengurangi kuota jalur zonasi menjadi minimal 70 persen (sebelumnya minimal 80 persen).
 

Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) menjadi salah satu inisiatif Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dalam mengeluarkan kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar”. Menurut Mendikbud, inisiatif penyederhanaan RPP ini didedikasikan untuk para guru agar meringankan beban administrasi guru. RPP yang sebelumnya terdiri dari belasan komponen, kini disederhanakan menjadi tiga komponen inti yang dapat dibuat hanya dalam satu halaman.
 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim meyakini tujuan pembelajaran yang sesungguhnya hanya dapat tercapai jika guru diberikan kemerdekaan dalam menjalani berbagai tahapan penting di dalamnya, seperti penciptaan kurikulum dan penilaian. Ia juga mengajak semua pihak untuk memberi kepercayaan kepada guru dan kepala sekolah.
 

Mulai tahun 2020, Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) akan diganti dengan ujian kelulusan yang diselenggarakan oleh masing-masing sekolah. Sekolah bisa menyelenggarakan ujian kelulusan sendiri dengan tetap mengikuti kompetensi dasar yang ada pada Kurikulum 2013. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan, kebijakan tersebut diambil dengan mengedepankan semangat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).
 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan, tahun 2020 akan menjadi tahun terakhir pelaksanaan ujian nasional (UN). UN pada tahun 2021 akan diganti dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Asesmen tersebut tidak dilakukan berdasarkan mata pelajaran atau penguasaan materi kurikulum seperti yang selama ini diterapkan dalam ujian nasional, melainkan melakukan pemetaan terhadap dua kompetensi minimum siswa, yakni dalam hal literasi dan numerasi.