Kedatangan delegasi organisasi menteri pendidikan se-Asia Tenggara, atau Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO) di Kota Bandung, Jawa Barat, disambut dengan kemeriahan dan keramahan budaya Sunda. Apalagi kunjungan mereka ke SMP Negeri dan QITEP in Science, berlangsung pada hari Rabu, (27/4/2016), di mana pada hari tersebut diberlakukan "Rebo Nyunda".
 

Dalam penjelasannya di hadapan para delegasi SEAMEO, Walikota Bandung Ridwan Kamil mengatakan, Bandung telah melakukan transformasi sistem dari birokrasi manual ke birokrasi digital. Beberapa hal yang telah dilakukan secara digital antara lain sistem pemantauan (monitoring), pengadaan barang dan jasa, media sosial, hingga proses pembelajaran di sekolah.
 

Masing-masing negara anggota telah saling berbagi dan memberikan saran terkait pendidikan di negara-negara ASEAN
 

Ini merupakan terobosan baru dalam memanfaatkan ruang-ruang serbaguna di kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), sebagai ruang edukasi dan apresiasi seni yang menyajikan agenda seni dan budaya, yang dapat diakses oleh publik luas. 
 

Selain upaya melestarikan buah dan sayur lokal, pada peringatan Hari Kartini yang dihadiri perwakilan DWP unit kerja Kemendikbud pusat, perempuan dibudayakan mengenakan busana nasional sebagai usaha membiasakan mengenakan pakaian nasional. 
 

Sebanyak 65 karya guru seni budaya dari berbagai wilayah di tanah air dipamerkan dalam “Alur”. Mereka terpilih dari 333 orang dari 25 provinsi yang mendaftarkan karyanya untuk mengikuti pameran “Alur”.
 

Southeast Asian Minister of Education Organization (SEAMEO) atau Organisasi Menteri-menteri Pendidikan se-Asia Tenggara mengadakan forum diskusi tahunan ke-6 yang kali ini diadakan di Bandung, (25/4/2016).
 

Mendikbud menuturkan, pemangku kepentingan terbesar yang berhubungan dengan ULT adalah guru. Dari total 20.643 pengunjung dalam kurun waktu April 2015 hingga Maret 2016, lebih dari setengahnya berprofesi sebagai guru, yaitu 13.944 orang.
 

 

Sebanyak 1000 penari yang terdiri dari anak-anak hingga dewasa membawakan Tari Pendet di halaman Museum Nasional dengan tema “Ayo Menari”.
 

Rapat kerja (raker) Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) pada Kamis (21/4/210) lalu membahas tentang persiapan pelaksanaan ujian nasional (UN) tingkat SMP dan sederajat, sertifikasi guru, dan program kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menyambut Hari Pendidikan Nasional.
 

Persoalan guru menjadi salah satu materi yang dibahas Rapat Kerja (Raker) Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) di Gedung Nusantara I Senayan Jakarta, Rabu siang (21/4/2016). Persoalan guru merupakan hal yang banyak mendapat perhatian anggota Komisi X DPR dalam rapat kerja tersebut.
 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah terlibat dalam gotong royong penyelenggaraan UN baik yang berbasis komputer (UNBK) maupun berbasis kertas dan pensil (UNKP).
 

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan membiayai seluruh proses sertifikasi untuk 555.467 guru. Guru yang akan dibiayai sertifikasinya tersebut merupakan guru dalam jabatan (guru yang diangkat sebelum 31 Desember 2005), dan guru yang diangkat dalam kurun waktu 31 Desember 2005 s.d 31 Desember 2015.
 

apat Kerja (Raker) Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) di Gedung Nusantara I Senayan Jakarta, Senin siang (11/4/2016) membahas sejumlah program prioritas di bidang pendidikan dan kebudayaan.
 

Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Irjen Kemendikbud), Daryanto, mengunjungi SMAN 1 Jakarta untuk melihat pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) di hari terakhir
 

Komplain masyarakat terkait dugaan bocornya naskah soal UNKP yang sama dengan soal UNBK bisa menjadi masukan bagi Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan Kemendikbud untuk menggelar jadwal yang sama antara UNKP dengan UNBK.
 

Pengawasan ujian nasional (UN) tidak hanya pada saat pelaksanaan, namun sudah dimulai sejak tahap perencanaan dan penganggaran. Hal itu untuk memastikan pelaksanaan UN sesuai dengan peraturan yang ada.
 

“Pas diuji kebenarannya, justru yang benar hanya sekitar 20 persen. Jadi jangan percaya pada kunci jawaban yang ditawarkan atau dijualbelikan. Itu motifnya ekonomi,” ujar Mendikbud.
 

“Kalau mereka pergi untuk ujian beberapa hari nggak masalah (tidak diizinkan). Tapi kalau hanya untuk beberapa jam sepantasnya memberikan izin. Karena UN bisa mengubah nasib mereka jadi lebih baik,” ujar Mendikbud.
 

"Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya ingin sampaikan apresiasi, karena Bapak dan Ibu masih mau belajar, masih mau mengikuti ujian nasional. Dan insyaAllah kesetaraan ini betul-betul membuat Bapak-Ibu mempunyai peluang yang setara dengan yang lain,"
 

Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud, Nizam, mengatakan, kelancaran pelaksanaan UN pada tahun ini sangat meningkat. Hal itu terbukti dari menurunnya jumlah pengaduan yang masuk ke Kemendikbud terkait  hambatan atau masalah yang dihadapi di lapangan. 
 
 

Kelima SILN penyelenggara UNBK tersebut adalah Sekolah Indonesia Singapura, Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, Sekolah Indonesia Jeddah, Sekolah Indonesia Den Haag, dan Sekolah Indonesia Moskow. 
 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggelar konferensi pers membahas hari pertama pelakasanaan Ujian Nasional (UN) di Kantor Kemendikbud, Senayan (4/4/2016)
 

Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan siap mengawal pelaksanaan ujian nasional (UN) yang jujur. Itjen Kemendikbud membuka posko pengaduan untuk menerima aspirasi masyarakat dan menerjunkan auditor-auditornya ke seluruh provinsi di Indonesia.