Pada rembuk nasional kali ini, kami juga mengundang sejumlah perusahaan yang nantinya akan berbagi pengalaman dalam penguatan pendidikan vokasi
 

Sebagai wujud membangun sinergi  seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyelenggarakan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) tahun 2019.
 

Pemerintah Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, memberikan apresiasi pembaruan pengembangan layanan Program Indonesia Pintar (PIP) yang sebelumnya berupa pemberian uang tunai di teller bank, saat ini dipermudah dengan adanya Kartu Indonesia Pintar (KIP) berupa Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyelenggarakan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2019 tanggal 11 – 14 Februari 2019 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Sawangan, Depok, Jawa Barat. Salah satu yang menjadi fokus pembahasan utama pada RNPK 2019 adalah Revitalisasi Vokasi.
 

Selain membahas topik-topik di bidang pendidikan, Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2019, juga membahas mengenai pemajuan kebudayaan. Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Bidang Inovasi dan Daya Saing, Ananto Kusuma Seta mengatakan, kebudayaan merupakan dasar dari pendidikan, dan kedua hal tersebut tidak bisa dipisahkan.
 

Salah satu tujuan Program Indonesia Pintar (PIP) adalah membantu mengurangi angka anak putus sekolah. Hal ini juga dirasakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pada tahun 2018 Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kabupaten Klaten sudah tersalurkan hampir 100 persen, sehingga sangat membantu mengurangi angka putus sekolah.
 

Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), menyampaikan apresiasi terhadap Program Indonesia Pintar (PIP) yang digagas Pemerintah untuk membantu anak-anak usia 6 s.d. 21 tahun dari keluarga miskin dan rentan miskin, serta dari panti asuhan untuk membantu memenuhi kebutuhan guna mendukung keberlanjutan pendidikannya.
 

 

 

Kebijakan zonasi pendidikan menjadi salah satu topik yang dibahas pada Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK Kemendikbud) tahun 2019.
 

Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mendukung pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP). Hal tersebut diutarakan oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, Mohammad Solihin. “Pemberian bantuan melalui PIP harus dipertahankan dan terus berlanjut karena dirasa sangat membantu, khususnya bagi siswa yang tidak mampu”, terangnya saat dihubungi melalui telepon, Minggu (10/02).
 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kemajuan bangsa dan negara. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bertekad untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul di sektor pendidikan. Salah satu masalah pelik yang dihadapi saat ini adalah masalah guru.
 

Sebagai wujud membangun sinergi antara seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyelenggarakan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) di Pusdiklat, Bojongsari Depok, 11 -- 13 Februari 2019.
 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengapresiasi capaian kinerja jajarannya di tahun anggaran 2018. Pada pembukaan Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Mendikbud menyerahkan tujuh jenis penghargaan kepada unit/satuan kerja (satker) dan unit pelaksana teknis (UPT) terbaik.
 

Sebagai upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran pendidikan dan kebudayaan tahun 2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyelenggarakan rapat koordinasi (Rakor) pengelolaan keuangan dengan tema “Strategi Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Anggaran dan Akuntabilitas Kinerja”. Rakor tersebut diselenggarakan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, pada hari Kamis s.d. Sabtu, 7 s.d. 9 Februari 2019.
 

Data Indonesia Career Center Network (ICCN) tahun 2017 menyebutkan lebih dari 71,7% orang bekerja tidak linier dengan pendidikannya dan lebih dari 87% pelajar dan mahasiswa tidak sesuai dengan minatnya ketika mengambil jurusan di sekolah maupun perkuliahan.
 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus melakukan penguatan ekosistem perbukuan nasional dalam rangka penyempurnaan kualitas buku pelajaran. Apresiasi diberikan salah satunya kepada Nahdlatul Ulama (NU) atas peran aktifnya memberikan masukan atas isi buku pelajaran kepada Kemendikbud.  
 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meresmikan laboratorium seni budaya di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah 5 Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ia berharap bantuan laboratorium seni budaya yang diberikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dapat meningkatkan kreativitas siswa dan mendorong hadirnya karya-karya baru.
 

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Polandia terus meningkatkan kerja sama di bidang pendidikan dan kebudayaan dengan Pemerintah Polandia. Pentingnya meningkatkan hubungan kerja sama tersebut, mengingat negara dengan jumlah penduduk sekitar 37 juta itu merupakan pintu masuk bagi Indonesia ke negara-negara Eropa Timur dan Eropa Tengah.
 

Pada pekan lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhajdir Effendy didampingi pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan kunjungan kerja ke Tawau, Sabah, Malaysia tepatnya pada 25 s.d. 26 Januari 2019. Dari hasil kunjungan kerjanya, Mendikbud memastikan bahwa semua anak warga Negara Indonesia usia sekolah akan mendapatkan hak pendidikan yang sama baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri.
 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy melakukan kunjungan ke beberapa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau Community Learning Center (CLC) di Tawau, Malaysia, Kamis (24/1/2019). Kunjungan ini bertujuan memastikan pemenuhan hak mendapatkan pendidikan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) pada usia sekolah yang tinggal di luar wilayah Indonesia.
 

Sebagai upaya percepatan pembangunan pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membahas berbagai persoalan dengan Kementerian Keuangan. Topik yang dibahas dalam pertemuan itu, antara lain, mengenai guru honorer, revitalisasi SMK, dana perwalian kebudayaan serta penggunaan teknologi dan informasi dalam pembelajaran. Pertemuan yang dihadiri oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy dan Menteri Keuangan (Menkeu), berlangsung pada Selasa (23/1/2019), di kantor Kementerian Keuangan, Lapangan Banteng, Jakarta.
 

Sebagai upaya mendukung Gerakan Literasi Nasional (GLN), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan PT. Pos Indonesia (Persero) menandatangani nota kesepahaman tentang pemanfaatan layanan pos dalam pengembangan pendidikan dan kebudayaan, khususnya program pengiriman buku gratis.
 

Menindaklanjuti kerjasama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik dalam lingkup tugas Kemendikbud pada 10 November 2016 lalu, Kemendikbud akan mengintegrasikan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan Data Kependudukan dan Catatan Sipil di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada tahun 2019.