Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen mengamanatkan agar guru harus profesional, sejahtera, dan bermartabat. Bentuk nyata dari amanat tersebut adalah pemberian tunjangan profesi guru (TPG) kepada guru yang telah tersertifikasi.
Jumlah guru yang tidak merata, termasuk rasio antara jumlah guru dan siswa yang berlebih menyebabkan berbagai persoalan di lapangan. Persoalan itu misalnya, tidak terpenuhinya kewajiban 24 jam mengajar per minggu, yang berakibat pada tidak dibayarkannya tunjangan profesi guru (TPG).
Mengawali hari Senin pertama di Bulan Ramadan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyelenggarakan Forum Buka Bersama sebagai media menjaga komunikasi dan silaturahim dalam dan antarunit utama di Kemendikbud.
Sesuai Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud saat ini telah memiliki struktur baru. Salah satu hal baru dari perubahan struktur tersebut adalah lahirnya Direktorat Jenderal (Ditjen) Guru dan Tenaga Kependidikan.
Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Ditjen GTK Kemendikbud) memprioritaskan untuk menuntaskan permasalahan kualifikasi akademik guru, dan sertifikasi pendidik. Kualifikasi akademik guru, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, merupakan pendidikan tinggi program sarlifikasi akademi dan sertifikat pendidik paling lama 10 tahun, sejak berlakunya UU ini.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Sumarna Surapranata mengatakan, pemerintah membuat program keberpihakan untuk menuntaskan persoalan kualifikasi akademik guru yang belum menempuh pendidikan minimal S-1 atau D-IV.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, tahun 2015 merupakan batas akhir bagi guru untuk memenuhi kualifikasi akademiknya (minimal D4 atau S1), serta mendapatkan sertifikat pendidik (sertifikasi).
Mendikbud Anies Baswedan kembali melakukan Rapat Kerja (Raker) lanjutan dengan Komisi X DPR RI. Dalam rapat yang dipimpin oleh Sohibul Iman tersebut Mendikbud banyak menanggapi pertanyaan anggota DPR terkait program Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun. Menurut Mendikbud Anies, program Wajib Belajar 12 tahun harus dibarengi dengan penguatan kualitas dan daya tampung SMA/Sederajat.
Upaya Mendikbud Anies Baswedan untuk mendorong peningkatan kapasitas dan kualitas SMK kembali ia tegaskan dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi X DPR. Anies menilai bahwa penguatan SMK akan mampu mendorong persaingan Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Ia juga menekankan masalah yang perlu segera dibenahi bersama dengan Komisi X DPR adalah percepatan pembangunan fisik dan kualitas SMK.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan telah melantik enam pejabat eselon I di lingkungan Kemendikbud kemarin, Rabu (17/06/2015). Suasana pelantikan pejabat kali ini berbeda dengan pelantikan pejabat yang biasanya.
Sebelumnya, dalam acara serah terima laporan hasil pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Kemendikbud, Anggota VI BPK Bahrullah Akbar meminta kerja sama Kemendikbud untuk semester depan agar memerhatikan layanan masyarakat dan implementasi Kurikulum 2013.
Enam pejabat baru eselon satu dilantik oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan. Dalam pesannya kepada para pejabat baru tersebut, Mendikbud meminta tanamkan semangat meritokrasi dan integritas dalam membuka lembaran kepemimpinan baru.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan, rencana pemerintah ini dilakukan dalam rangka program Wajib Belajar 12 tahun. Peningkatan daya tampung ini, kata dia, akan dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. “Ekspansi ini akan terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia karena problem kekurangan kapasitas tidak hanya di daerah tertentu saja,” katanya pada Rapat Kerja (Raker) Komisi X DPR RI dengan Mendikbud RI di Ruang Sidang Komisi X Gedung Nusantara 1 DPR RI, Jakarta, Rabu (17/6/2015).
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan melantik enam pejabat Eselon I di lingkungan Kemendikbud, Rabu (17/06/2015).
Promosi Indonesia sebagai Tamu Kehormatan FBF 2015 dilakukan dengan mengisi gerai Embassy Corner dengan berbagai informasi kekayaan literatur Indonesia dan kesiapan sebagai Tamu Kehormatan FBF 2015.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, dalam rangka mengkomunikasikan dan mengkampanyekan Cagar Budaya dan Permuseuman meluncurkan Lagu (Jingle) dan Slogan (Tagline) Cagar Budaya Nasional.
“Atas Laporan Keuangan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014 tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion). Opini tersebut diberikan sama dengan Laporan Keuangan Tahun 2013,” ujar Anggota VI BPK, Bahrullah Akbar.
Hari ini menjadi saksi bagi kita semua, sebuah peristiwa bersejarah tentang gerakan lingkungan hidup untuk generasi masa depan. Lingkungan hidup adalah tanggung jawab kita semua, bukan sekelompok orang mengerjakan untuk semua orang tetapi semua orang harus mengerjakan untuk seluruhnya.
Sejalan dengan penekanan Mendikbud, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengimbau sekolah-sekolah, melalui dinas pendidikan kabupaten dan kota di Sumatera Barat, agar mengoordinasikan tindak lanjut gerakan nasional melek media.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mencanangkan Gerakan Nasional Remaja Melek Media dengan siswa SMA sederajat sebagai target sasaran. Gerakan ini bertujuan mendorong siswa menjadi generasi intelektual yang dapat mengakses, menganalisa dan mengevaluasi informasi di media massa.
Kontingen asal DKI Jakarta kembali meraih gelar juara umum dalam Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK tingkat nasional 2015. Keberhasilan ini membuat provinsi tersebut secara hattrick merebut gelar juara umum berturut-turut selama tiga tahun terakhir: 2013, 2014, dan 2015.