“Kami mengapresiasi inisiatif Mendikbud yang membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses kebijakan berskala nasional ini,” kata Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesian Corruption Watch (ICW) Febri Hendri

Pertama, terbentuknya insan dan ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan dilandasi semangat gotong royong. Kedua, peningkatan mutu dan akses. Ketiga, pengembangan efektivitas birokrasi melalui perbaikan tata kelola dan pelibatan publik.

“Pendidikan sebagai sebuah gerakan jelas membutuhkan keterlibatan publik. Oleh karena itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara sadar melakukan pelibatan publik dalam bersama-sama mengurusi pendidikan di negeri ini," ujar Mendikbud.

Besarnya anggaran pendidikan di daerah membutuhkan peran penguatan berupa kontrol bersama antara pemerintah pusat dan masyarakat sipil. Untuk itu, keterlibatan publik dalam program pendidikan menjadi sangat penting.

“Pemahaman tentang keuangan sekarang sangat mendasar sekali. Anak-anak kita akan hidup di era yang berbeda. Mereka akan hidup di era di mana aktivitas keuangan modern adalah bagian dari keseharian,” ujar Mendikbud.

Dalam mengelola dana APBNP, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengajak para pegawai di kementerian ini untuk menyamakan langkah dan mulai merapatkan barisan.

Lomba Menulis Surat Remaja 2015 diperuntukkan bagi remaja berusia maksimal 15 tahun. Lomba ini berlangsung pada 9 Februari hingga 9 Maret 2015.

Tiga strategi besar  tersebut, tutur Taufik, pertama, memperkuat pelaku pendidikan, mulai dari siswa, guru, tenaga kependidikannya, maupun orang tua. Karena itu ia mengatakan Kemendikbud berencana mendirikan direktorat baru, yaitu direktorat yang akan membidangi tentang pendidikan keluarga.

Pameran Seni Rupa Karya Mahasiswa Indonesia 2015 akan berlangsung pada 9-23 April 2015. Pameran akan menampilkan karya 2/3 Dimensional seperti Drawing, Lukisan, Seni Cetak, Seni Kriya, Fotografi, Seni Instalasi, Video Art, Film Pendek, Komik, Multimedia, dan sejenisnya.

Jika selama ini orang tua menyerahkan urusan pendidikan ke sekolah, maka dengan adanya keayahbundaan ini orang tua memiliki pengetahuan yang lebih luas tentang pendidikan anak.

Keputusan pemerintah untuk tidak lagi menjadikan ujian nasional (UN) sebagai penentu kelulusan menjadi angin segar di kalangan siswa. Namun demikian, keputusan tersebut tidak mengendurkan semangat belajar para siswa.

Himpunan ahli Rias  Pengantin Indonesia (HARPI) Melati salah satu organisasi mitra Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI). Organisasi yang telah berdiri dari bulan Desember 1981 ini merupakan inisiasi dari Ditjen PAUDNI yang saat itu bernomenklatur Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Olah Raga.

Lomba Karya Jurnalistik Siswa (LKJS) jenjang SMP kembali digelar. Lomba ini dilaksanakan secara terbuka bagi siswa SMP negeri dan swasta, SMP terbuka, dan SMP satu atap diseluruh Indonesia. Tema pelaksanaan lomba mengangkat tema “Kegiatan Jurnalistik Sebagai Upaya Mempercepat Pengembangan Karakter Siswa”.

Menanggapi rencana pembentukan unit baru pendidikan keayahbundaan, Melly Sri Sulastri Rifa’i salah satu perintis dan pendiri jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), menyambut baik adanya unit baru tersebut. Ia berpendapat tidak semua orang tua bisa melakukan pendidikan dalam keluarga.

Mendikbud mengatakan, forum ini merupakan upaya keterlibatan publik, sebagai wujud bahwa kegiatan pendidikan tidak semata program pemerintah, tetapi menjadi sebuah gerakan, dan pemerintah pendorong berjalannya program.

Upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk meningkatkan layanan dan pendidikan bagi orangtua akan dilakukan dengan kerangka pikir membentuk insan dan ekosistem berkarakter.

Mendikbud mengingatkan bahwa kesuksesan sebuah pendidikan kuncinya ada pada guru. Bagi guru yang berkualitas, kata dia, barang apa saja yang ada di depannya bisa dijadikan sebagai alat untuk mengajar siswa-siswanya. 

Anggota Komisi X DPR RI optimis dan menyampaikan dukungan terhadap keberhasilan pengimplementasian Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta segala program lain yang menjadi tujuan program pendidikan dan kebudayaan. Anggota Komisi X menyarankan untuk melakukan validasi data sambil program terus berjalan.

Dalam kunjungan yang didampingi Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemdikbud Hamid Muhammad, Mendikbud Anies Baswedan menyampaikan, “Kami berharap organisasi-organisasi sebesar Muhammadiyah memberikan perhatian besar pada pengembangan kebudayaan, dalam hal ini pendidikan sebagai bagian dari kebudayaan.” Mendikbud kemudian memberi paparan singkat terkait tiga prioritas yang akan menjadi perhatiannya, yaitu penguatan aktor-aktor pendidikan, peningkatan mutu dan akses, serta perbaikan birokrasi pendidikan.

Akhir tahun 2015 akan menjadi penanda dimulainya era masyarakat ekonomi ASEAN (MEA). Era ini merupakan era dimana pasar tenaga kerja tidak lagi berputar di dalam negara tapi sudah lintas negara. Para peserta didik yang sebentar lagi harus berhadapan dengan MEA harus mempersiapkan diri supaya tidak menjadi asing di negeri sendiri.

Sebelum fungsi penentu kelulusan dihapus, peserta didik menganggap UN adalah sesuatu yang menakutkan. Tapi dalam diskusi yang berlangsung di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Sabtu (14/02/2015) ini, 40 siswa-siswi kelas tiga SMP, SMA dan SMK di Jakarta ini saling berbagi dan menyampaikan aspirasinya.

Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang memutuskan ujian nasional (UN) tidak lagi berfungsi sebagai penentu kelulusan diakui sejumlah guru akan mengurangi ketegangan siswa. Mereka berharap melalui kebijakan ini, siswa dapat menjalani UN dengan baik dan tetap percaya diri dengan kemampuan masing-masing.