Kemendikbud melalui Tim Penyelamat Cagar Budaya dari Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) DI Yogyakarta menjemput dua buah arca yang ditemukan masyarakat di Ngemplak, Sleman, DI Yogyakarta. Kedua arca kemudian dibawa ke kantor BPCB DI Yogyakarta untuk diteliti lebih lanjut. Penemuan dan penyelamatan arca-arca ini terwujud berkat adanya sinergi yang solid serta partisipasi aktif dari masyarakat dan pihak kepolisian.
 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makariem saat peluncuran kebijakan pendidikan tinggi, Kampus Merdeka, pekan lalu, menyampaikan bahwa untuk meningkatkan kualitas, perguruan tinggi harus bergerak cepat sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu pihaknya melakukan revisi atas beberapa peraturan menteri untuk memastikan pokok-pokok kebijakan Kampus Merdeka berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
 

Pendidikan tinggi memiliki dampak tercepat dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul. Oleh karena itu, pendidikan tinggi harus menjadi ujung tombak yang bergerak paling dinamis karena sangat dekat dengan dunia kerja. Melalui kemudahan persyaratan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (BH) tanpa terikat status akreditasi, harapannya PTN memiliki ruang gerak yang memadai untuk meningkatkan kualitas pendidikannya.
 

Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Ainun Naim mengatakan pendidikan tinggi mempunyai peran yang sangat besar untuk membangun watak dan peradaban bangsa. Bangsa yang beradab akan terlihat dari kontribusinya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bersikap inovatif, responsif, kreatif serta berdaya saing global.
 

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tahun 2020 Kementerian Riset, Teknologi/Badan Riset Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) mengatakan, yang terpenting dari seluruh upaya pemerintah dalam membangun negara adalah ketika hasil akhirnya bisa berdampak pada kemajuan dan kemakmuran bangsa. Ketika generasi penerus memiliki bekal cukup yang berguna untuk melanjutkan roda kehidupan selanjutnya dan membawa manfaat bagi masyarakat, itulah kesuksesan bagi sebuah negara.
 

JLF 2020 yang disebut-sebut sebagai “The greatest literary show on earth” ini diselenggarakan di Hotel Diggi Palace yang berlokasi persis di jantung kota Jaipur. Sejak hari pertama dibuka, JLF dipadati ribuan pengunjung, baik yang berasal dari India maupun mancanegara. Kendati harus membayar 300 rupees atau sekitar Rp60 ribu untuk harga satu tiket masuk namun antusiasme pengunjung JLF 2020 tetap tinggi sejak hari pertama hingga berakhirnya festival.
 

Hadir di dalam acara Indonesia Data and Economic Conference (IDE) 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim, menjelaskan dua paket kebijakan di bidang pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Kebijakan pertama dikenal dengan Merdeka Belajar. Sedangkan kebijakan yang baru saja diluncurkan beberapa waktu lalu dikenal dengan Kampus Merdeka.
 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, mengatakan bahwa seiring banyaknya disiplin ilmu yang berkembang, asosiasi perlu menjadi penyeimbang dengan berpartisipasi lebih aktif melakukan akreditasi. Hal tersebut dilakukan untuk membuka kesempatan bagi perguruan tinggi dapat bersaing hingga ke tingkat dunia. Demikian disampaikan Mendikbud saat meluncurkan Program Merdeka Belajar: Kampus Merdeka, pekan lalu, di Kantor Kemendikbud.  
 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menyatakan bahwa mengerjakan proyek di desa menjadi salah satu sarana penguatan karakter mahasiswa. Sebagai calon pemimpin masa depan, mahasiswa ditantang untuk keluar dari zona nyamannya dan berlatih menghadirkan solusi dari problem yang ditemuinya di desa.
 

Pemerintah Republik Indonesia menjamin keamanan dan keselamatan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Berdasarkan data Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beijing, sebanyak 251 WNI tinggal di daerah karantina. Mayoritasnya adalah mahasiswa yang tersebar di Wuhan, Xianing, Huangshi, Jingzhou, Xianyang, Enshi, dan Shiyan. Saat ini seluruh WNI tersebut dalam keadaan baik, sehat dan tidak idak terpapar virus corona (2019-nCov).
 

Kemendikbud – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka, bagi perguruan tinggi, di Lantai 2 Gedung D, Kemendikbud, Jumat (24/1/2019). Melalui kebijakan tersebut, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta yang berakreditasi A dan B diberikan otonomi untuk membuka program studi (prodi) baru, sesuai kebutuhan masa depan. “Tantangan perguruan tinggi dewasa ini adalah bagaimana mereka mampu menjawab kebutuhan industri, bahkan kebutuhan negara," kata Mendikbud.
 

 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengambil kegiatan di luar program studi (prodi) hingga tiga semester. Dengan demikian, diharapkan mahasiswa dapat memiliki kebebasan menentukan rangkaian pembelajaran mereka, sehingga tercipta budaya belajar yang mandiri, lintas disiplin, dan mendapatkan pengetahuan serta pengalaman yang berharga untuk diterapkan.
 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar bagi pendidikan tinggi yang bertajuk "Kampus Merdeka". Salah satu kebijakan yang diatur adalah mengenai akreditasi perguruan tinggi (PT).
 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim meyakini bahwa perguruan tinggi memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul di Indonesia. Menurutnya, setelah meraih gelar sarjana, para lulusan S-1 akan langsung menghadapi tantangan di dunia kerja.
 

 

 

 

Mendikbud Nadiem Anwar Makarim kembali meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar. Diberi tajuk "Kampus Merdeka", kali ini, terdapat empat penyesuaian kebijakan di lingkup pendidikan tinggi, Jakarta, (24/1/2020)
 

 

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) mengulas tentang hasil evaluasi ujian nasional (UN) 2019. Dari evaluasi tersebut, Anggota BSNP, Kiki Yulianti, menyebutkan perlu ada penambahan aturan yang lebih rinci tentang ujian nasional berbasis komputer (UNBK) bagi peserta didik dengan disabilitas. Pada UN tahun lalu, kata dia, sifat pengaturan (UNBK) masih normatif, sekarang pengaturannya lebih rinci sehingga para penyandang disabilitas yang ingin ikut UNBK, instruksi dan tahapan yang harus dilakukan sudah lebih rinci. “Sudah dilakukan oleh Puspendik tahun ini,” katanya pada jumpa pers di Kantor BSNP, Jakarta, Selasa (21/01/2020).
 

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) merevisi Prosedur Operasional Standar (POS) Ujian Nasional (UN) Tahun 2019/2020.  Hasil revisi tersebut tercantum dalam Peraturan BSNP Nomor 0053/P/BSNP/I/2020. Menurut peraturan ini, POS UN Tahun Pelajaran 2019/2020 yang terdapat pada peraturan Nomor 0051/O/BSNP/I/2019 sudah tidak berlaku, dan BSNP tidak lagi menerbitkan POS USBN.
 

Ketua Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT), Mohammad Nasih mengatakan, tahun ini tren program studi favorit yang menjadi pilihan calon mahasiswa belum bergeser dari tahun-tahun sebelumnya. Namun dalam 2-3 tahun terakhir ini ada program studi (prodi) yang tergolong baru, dengan peminat yang tinggi, yaitu Aktuaria.
 

Jelang pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Tahun Pelajaran 2019/2020 yang berlangsung dua bulan lagi, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) menyampaikan perubahan pada Prosedur Operasional Standar (POS) UN Tahun Pelajaran 2019/2020. BSNP menegaskan, perubahan tersebut tidak terkait sistem dan jadwal UN, namun lebih kepada nomenklatur dan pengaturan pelaksanaan.