Pelaksana tugas Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Nizam, mengatakan, sesuai dengan pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makariem, di tengah pandemi Covid-19 proses pembelajaran tetap berlangsung dengan tetap memprioritaskan sisi kesehatan dan keselamatan mahasiswa, dosen, dan masyarakat.
 

Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tentang dana Batuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja dan BOS Afirmasi diatur dalam regulasi level tertinggi di Kemendikbud, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, menekankan agar kepala sekolah tidak ragu menggunakan dana BOS sesuai prioritas kebutuhan sekolah. “Sudah ada penjelasan yaitu juknis yang jelas sampai butir-butir apa saja yang bisa digunakan untuk itu dibuat secara eksplisit di dalam kerangka regulasi kita,” kata Mendikbud dalam video conference Peluncuran Ketentuan Penyesuaian UKT, Dana Bantuan UKT Mahasiswa, Kebijakan BOS Afirmasi dan BOS Kinerja yang berlangsung di Jakarta pekan lalu.
 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja dan BOS Afirmasi untuk sekolah swasta dan negeri yang memenuhi kriteria, untuk mengurangi dampak keterpurukan ekonomi akibat krisis Covid-19. Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim, dalam video conference Peluncuran Ketentuan Penyesuaian UKT, Dana Bantuan UKT Mahasiswa, Kebijakan BOS Afirmasi dan BOS Kinerja yang berlangsung di Jakarta pekan lalu. “Kebijakan ini untuk membantu daerah-daerah yang paling membutuhkan dan juga yang rentan terpukul krisis ekonomi akibat Covid-19,” ucapnya.
 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim berharap lima tahun mendatang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) banyak diminati oleh masyarakat. Untuk itu ribuan kepala dan guru SMK diimbau agar segera mempersiapkan diri dalam meningkatkan 'pernikahan' dengan dunia usaha dan dunia industri.
 

Untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif, inovatif dengan melihat peluang dalam jejaring dan kolaborasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dalam pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggelar lokakarya peningkatan kualitas kepemimpinanan kepala SMK di seluruh Indonesia secara virtual, Sabtu (27/06). Dalam kegiatan ini juga dilakukan perancangan peta jalan pemimpin yang kreatif, inovatif, dan berorientasi kepada kebutuhan DUDI yang sejalan dengan program-program prioritas Kemendikbud.
 

 

Untuk memberikan stimulus dan jaring pengaman sosial bagi pekerja seni dan budaya yang terdampak pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), khususnya dokumenteris, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meluncurkan “Program Rekam Pandemi”. Program ini merupakan rekaman dokumentasi perubahan sosial yang sedang terjadi di masyarakat Indonesia pada masa Pandemi Covid-19 tepatnya pada April hingga Juni 2020.
 

Tahun akademik baru 2020/2021 akan segera dimulai pada Agustus 2020 dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan semua warga satuan Pendidikan tinggi. Untuk daerah yang berada di zona kuning, oranye, dan merah sistem pembelajaran tetap dilanjutkan dengan belajar dari rumah sedangkan untuk zona hijau boleh dilakukan pembelajaran tatap muka dengan tetap mengikuti protokol kesehatan dan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan.
 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran daring yang dilakukan sejak Maret 2020, salah satunya melalui survei. “Pada bulan Maret, sebanyak delapan juta mahasiswa dan 300.000 dosen kita secara mendadak bertransformasi ke dalam pembelajaran daring. Dari hasil survei tersebut, didapatkan 70 persen menyatakan pembelajaran daring dinilai baik bahkan sangat baik, 30 persen lainnya mengakui masih adanya kelemahan.  Kendalanya seperti keterjangkauan dan stabilitas jaringan, kadang-kadang suara hilang di tengah-tengah kuliah atau putus koneksi.”
 

Sejak pandemi Coronavirus disease 2019 (Covid-19) muncul di Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerapkan sistem pembelajaran dengan belajar dari rumah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan. Untuk mengetahui efektivitas program ini, dalam rentang waktu 13-22 Mei 2020, Kemendikbud melakukan survei secara dalam jaringan (daring) dengan responden 38.109 siswa dan 46.547 orang tua pada seluruh jenjang pendidikan di seluruh provinsi di Indonesia.
 

 

Bangsa Indonesia sedang menghadapi pandemi Covid-19. Kondisi ini pun dirasakan oleh para pegiat pendidikan. Berbagai kegiatan pembelajaran yang tadinya dilakukan dengan tatap muka kini dipaksa berubah menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ) dengan pemanfaatan media dalam jaringan (daring) maupun luar jaringan (luring).
 

 

Melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti), lahirlah LLDikti Wilayah Kerja XV yang menaungi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebelumnya, pelayanan perguruan tinggi di Provinsi NTT masih berpusat ke LLDikti Wilayah Kerja VIII.
 

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  (Kemendikbud) melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 40338/MPK/RHS/KP/2020 melantik Sekretaris LLDikti Wilayah XV Kupang Periode Tahun 2020-2024, Ade Erlangga Masdiana pada tanggal 16 April 2020. Sebagai tahap awal proses pembentukan dan penyusunan organisasi dan tata laksana ini, LLDikti Wilayah Kerja XV menyelenggarakan assesmen kepada 17 calon pegawai yang berasal dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
 

Untuk mendorong penerapan sistem pembelajaran dengan belajar dari rumah yang diterapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bagi seluruh siswa di Indonesia, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Iwan Syahril menyampaikan perlunya mempercepat adopsi teknologi dalam pembelajaran. Hal ini seiring dengan hasil survei yang dilaksanakan Kemendikbud kepada orang tua dan siswa di seluruh Indonesia.
 

Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengapresiasi berbagai kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk membantu sektor pendidikan yang terdampak Coronavirus Disease (COVID-19). Apresiasi tersebut disampaikan Komisi X dalam Rapat Kerja (Raker) secara telekonferensi di Jakarta, Senin (22/06).
 

Menyusul kesuksesan pada 10 Juni 2020 lalu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) kembali menggelar webinar “Aku, Kamu, Dia, dan Pancasila” dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila 2020. Kali ini topik yang diangkat adalah “Aktualisasi Kenormalan Baru”.
 

 

 

Untuk daerah yang berada di zona kuning, oranye, dan merah Pemerintah melarang satuan pendidikan melakukan pembelajaran tatap muka dan melanjutkan Belajar dari Rumah (BDR). Sementara itu 6 persen sisanya adalah peserta didik yang berada di zona hijau dan boleh melakukan sistem pembelajaran dengan tatap muka di sekolah yang dilakukan secara sangat ketat dengan persyaratan berlapis.
 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan tiga kebijakan untuk mendukung mahasiswa dan satuan pendidikan yang terdampak pandemi Coronavirus Disease (COVID-19). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim menjelaskan kebijakan pertama dan kedua terkait dukungan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan  Dana Bantuan UKT mahasiswa, sementara kebijakan ketiga menyangkut Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan BOS Kinerja.
 

 

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) selaku Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Letjen TNI Doni Monardo, mendukung upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang menunjukkan kehati-hatian dalam mempersiapkan pembukaan sekolah secara tatap muka di zona hijau. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi yang menekankan kehati-hatian dalam menerapkan kebijakan setelah melewati analisa yang komprehensif sehingga risiko yang akan timbul dapat diantisipasi. 
 

Tahun ajaran baru 2020/2021 tetap dimulai pada bulan Juli 2020. Sebelum pembelajaran tatap muka di sekolah pada wilayah zona hijau dilaksanakan, penting bagi para pemangku kebijakan mengetahui langkah-langkah yang harus dipersiapkan. Merujuk data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, terdapat 92 kabupaten/kota yang tidak terdampak atau berada di zona hijau.