Melalui kebijakan Merdeka Belajar Episode 3, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dana bantuan operasional sekolah (BOS) salah satunya dilakukan dengan mengubah skema transfer daerah. Mulai tahun 2020, dana BOS ditransfer oleh Kementerian Keuangan langsung ke rekening sekolah, sehingga tidak lagi melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga tengah menyiapkan platform teknologi untuk perencanaan, penyaluran, dan pelaporan dana BOS dengan tujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dana BOS.
 

 

Fleksibilitas dan otonomi yang diberikan kepada kepala sekolah dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) wajib diimbangi dengan akuntabilitas dan transparansi penggunaan Dana BOS.
 

Dalam rangka memperingati Hari Bahasa Ibu Internasional yang jatuh setiap tanggal 21 Februari, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud (Badan Bahasa) akan menyelenggarakan kegiatan “Gelar Wicara dan Penampilan Tunas Bahasa Ibu”.  Gelar wicara ini mengangkat tema “Melestarikan Bahasa Daerah untuk Pemajuan Bangsa”.
 

 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengubah mekanisme dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk tahun anggaran 2020. Perubahan tersebut salah satunya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Melalui kebijakan Merdeka Belajar Episode 3, ditetapkan maksimal 50 persen dari dana BOS dapat digunakan untuk membayar gaji guru honorer. Sebelumnya, pembayaran gaji guru honorer bisa diambil dari total dana BOS dengan porsi maksimal 15 persen untuk sekolah negeri dan 30 persen untuk sekolah swasta.
 

Pemerintah mengubah kebijakan penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah. Mendikbud menyatakan melalui kebijakan Merdeka Belajar episode ketiga, penggunaan dana BOS dibuat fleksibel, salah satunya sebagai langkah awal untuk meningkatan kesejahteraan guru-guru honorer.
 

Museum Nasional Indonesia menerima hibah replika mobil pertama di dunia, Benz Patent-Motorwagen, dari PT Mercedes-Benz Indonesia. Hibah tersebut diberikan dalam rangka merayakan 50 tahun kehadiran Mercedez-Benz di Indonesia.
 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan sosialisasikan lima Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) sebagai payung hukum dari implementasi empat kebijakan baru Kemendikbud bidang pendidikan tinggi di Ruang Auditorium Gedung D Kemdikbud, Jakarta pada Kamis (06/02/2020).
 

Dalam upaya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan birokrasi untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sebagai wujud pelaksanaan Perpres tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) di kalangan satuan kerja/unit kerja di lingkungan Kemendikbud yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Ainun Na’im, dan Deputi II Bidang Proteksi BSSN. Akhmad Toha, di Kantor Kemendikbud pada Jum’at (7/2).
 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus berupaya menyesuaikan metode pembelajaran agar sesuai dengan perkembangan zaman, salah satunya dengan  pemanfaatan teknologi informasi.
 

Melengkapi aspek monitoring dari pelaksanaan kebijakan Kampus Merdeka, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 menyebutkan keterlibatan perguruan tinggi khususnya dosen untuk melakukan pengawasan. Di pasal 15 dengan jelas dikatakan bahwa pembelajaran di luar prodi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen, dan setiap kegiatan yang dipilih mahasiswa harus dibimbing oleh seorang dosen yang ditentukan oleh perguruan tinggi.
 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makariem mengatakan bahwa pendidikan adalah proses interaksi mahasiswa dengan berbagai disiplin ilmu yang disempurnakan oleh praktik untuk menghadapi masalah di dunia nyata. Pada level pendidikan tinggi, kata dia, momen terpenting dalam prosesnya adalah saat mahasiswa diberi peluang bersentuhan dengan dunia kerja dalam rentang waktu dan kondisi yang relevan.
 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pertama kalinya menyelenggarakan perayaan Imlek bersama di Plaza Insan Berprestasi, Kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2020). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) menyatakan bahwa salah satu alasan Kemendikbud merayakan Imlek adalah agar masyarakat dapat mengenal dan menghargai sejarah budaya di Indonesia yang juga dipengaruhi antara lain oleh budaya dari etnis Tionghoa.
 

Seleksi kompetensi dasar (SKD) merupakan ujian tahap pertama yang harus dilalui oleh peserta seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS), termasuk CPNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). SKD terdiri dari 100 soal yang terdiri dari tiga jenis tes, yaitu Tes Wawasan Kebangsaan (30 soal), Tes Intelegensia Umum (35 soal), dan Tes Karakteristik Pribadi (35 soal). Ketiga jenis tes tersebut bertujuan untuk menghasilkan aparatur negara yang cerdas dan berkarakter Pancasila.
 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggelar perayaan Imlek bersama di Plaza Insan Berprestasi Kemendikbud, Jakarta, Kamis (6/2/2020). Perayaan Imlek yang baru pertama kali diselenggarakan Kemendikbud ini mengangkat tema “Merawat Kebinekaan, Menjaga Ke-Indonesiaan”.
 

Implementasi terhadap Program Kampus Merdeka yang belum lama diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim terus berjalan. Salah satunya melalui penjajakan kerja sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) dengan KOSEN Institute of Technology, Jepang. Perwakilan KOSEN dan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia bertemu dengan tim Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa), Ditjen Dikti, di kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Selasa (5/2/2020).
 

Sekitar 40 ribu orang mengikuti seleksi kompetensi dasar (SKD) calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk 2.196 formasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). SKD CPNS Kemendikbud dimulai pada 1 Februari 2020 hingga 4 Maret 2020 dengan jadwal dan lokasi yang berbeda-beda. Jenis penyelenggaraan SKD dibagi menjadi dua, yaitu SKD yang difasilitasi oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang berlangsung di 34 provinsi, dan SKD yang dilaksanakan secara mandiri dengan difasilitasi perguruan tinggi negeri di tujuh provinsi.
 

 

 

Kemendikbud melalui Tim Penyelamat Cagar Budaya dari Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) DI Yogyakarta menjemput dua buah arca yang ditemukan masyarakat di Ngemplak, Sleman, DI Yogyakarta. Kedua arca kemudian dibawa ke kantor BPCB DI Yogyakarta untuk diteliti lebih lanjut. Penemuan dan penyelamatan arca-arca ini terwujud berkat adanya sinergi yang solid serta partisipasi aktif dari masyarakat dan pihak kepolisian.
 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makariem saat peluncuran kebijakan pendidikan tinggi, Kampus Merdeka, pekan lalu, menyampaikan bahwa untuk meningkatkan kualitas, perguruan tinggi harus bergerak cepat sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu pihaknya melakukan revisi atas beberapa peraturan menteri untuk memastikan pokok-pokok kebijakan Kampus Merdeka berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
 

Pendidikan tinggi memiliki dampak tercepat dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul. Oleh karena itu, pendidikan tinggi harus menjadi ujung tombak yang bergerak paling dinamis karena sangat dekat dengan dunia kerja. Melalui kemudahan persyaratan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (BH) tanpa terikat status akreditasi, harapannya PTN memiliki ruang gerak yang memadai untuk meningkatkan kualitas pendidikannya.