Sebanyak 19 kabupaten/kota menerima Anugerah Literasi Prioritas atas prestasi mereka menjalankan program kreatif dan inovatif dalam bidang literasi. Beberapa dari kabupaten/kota tersebut bahkan telah mendeklarasikan diri sebagai kabupaten/kota literasi. Program unggulan mereka antara lain menganggarkan APBD dan membuat Peraturan Bupati/Wali Kota serta Surat Edaran Dinas Pendidikan yang mendukung penerapan literasi sekolah.
 

Pelaksanaan Ujian Nasional yang sebentar lagi akan dilaksanakan, Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Heri Amalindo, bersama perwakilan 200 siswa dan guru mencanangkan Gerakan Ujian Nasional (UN) Jujur di Kabupaten Pali. Pencanangan tersebut disampaikan dihadapan ribuan siswa, dan disaksikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.
 

Melihat perkembangan pembangunan pendidikan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan batuan 8.000 sarana pendidikan berupa meja dan kursi secara bertahap ke kabupaten tersebut.
 

Sebanyak  1.717 siswa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Provinsi Sumatera Selatan, mencairkan dana bantuan pemerintah Program Indonesia Pintar (PIP). Bantuan tersebut diberikan sebagai realisasi dari program perluasan akses pendidikan, khususnya bagi  anak-anak dari keluarga tidak mampu agar dapat terus mengikuti  proses pembelajaran hingga minimal sekolah menengah.
 

 

 

Siang itu, Sabtu (18/3/2017), pendopo di SMP Kristen Immanuel, Kota Pontianak, tampak ramai oleh puluhan siswa berseragam Pramuka yang sedang berkegiatan. Tak satupun dari mereka yang menyangka akan kedatangan seorang tamu istimewa, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.
 

Kembali, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyerahkan langsung Kartu Indonesia Pintar (KIP) secara simbolis kepada ratusan siswa di daerah. Kali ini penyerahan KIP dilakukan di Kabupaten Mempawah, dalam kunjungan kerja presiden di Provinsi Kalimantan Barat. Sebelumnya, pemberian KIP telah berlangsung di Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Sambas.
 

Kunjungan kerja di hari kedua di Kalimantan Barat, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengimbau peserta didik penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang berada di daerah perbatasan agar memanfaatkan dana Program Indonesia Pintar (PIP) dengan bijak. Para orangtua siswa tersebut diminta agar mengarahkan penggunaan dana PIP untuk keperluan sekolah atau pendukung pembelajaran anak-anaknya.
 

 

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada 515 siswa di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat (6-3-2017). Presiden kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Republik Indonesia.
 

Dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan nasional dan mendorong percepatan pembangunan nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bekerja sama dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) menyelenggarakan Sosialisasi Peran dan Fungsi Tim Pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4). Dibuka oleh Sekretaris Jenderal (Sesjen), kegiatan sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi ini dihadiri oleh pejabat eselon I, eselon II dan eselon III, Auditor, serta para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di unit-unit utama Kemendikbud.
 

 

Dalam upaya melestarikan Cagar Budaya Indonesia, Balai Konservasi Borobudur di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), akan menyelenggarakan acara lomba karya seni lukis dan fotografi yang bertajuk “Semarak Borobudur dalam Foto dan Gambar”.
 

Sebanyak 327 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sudah menjadi Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP P1). Ke-327 SMK itu sudah menerima Sertifikat Lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), sehingga bisa menguji dan mengeluarkan Sertifikat Kompetensi untuk peserta didiknya. Selanjutnya, Sertifikat Kompetensi yang dimiliki lulusan SMK itu bisa diakui dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dalam proses rekrutmen tenaga kerja terampil.
 

 

Sebagai salah satu rangkaian kegiatan memperingati Hari Film Nasional (HFN) Tahun 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggelar acara menonton film Indonesia. Acara menonton film yang digelar pada Senin (13/3/2017) di bioskop di kawasan Senayan Jakarta dihadiri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dan sejumlah pejabat Kemendikbud.
 

 

“Di mana ada perusahaan pertambangan, di situ ada lulusan kami,” begitu seloroh Kepala SMK Negeri 2 Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi DI Yogyakarta. Kalimat tersebut dicetuskannya bukan tanpa alasan. Secara akademik, hampir setiap tahun SMKN 2 Depok Sleman mendapatkan penghargaan sebagai peringkat pertama peraih nilai terbaik Ujian Nasional (UN) untuk SMK di Provinsi DI Yogyakarta dan nasional.
 

 

Tujuh unit pelaksana teknis (UPT) Kemendikbud yang berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan, kini telah memiliki lisensi sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak 2 (LSP P2). Dengan menjadi LSP P2, ketujuh lembaga diklat tersebut bisa menguji kompetensi dan mengeluarkan sertifikat kompetensi keahlian untuk guru kejuruan atau guru SMK. Pembentukan LSP P2 di lingkungan Kemendikbud ini merupakan salah satu wujud implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.
 

 

 

Sebagai upaya melestarikan penggunaan bahasa ibu yang ada di daerah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Balai Bahasa Jawa Barat, Badan Pengembangan dan Pembinaan (BPP) Bahasa menyelenggarakan pemilihan Duta Bahasa Pelajar Jawa Barat 2017. Acara tersebut diikuti oleh 400 siswa perwakilan dari SMA di Kabupaten dan Kota, Provinsi Jawa Barat.
 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) menggelar dialog pendidikan dengan tema “Cetak Biru Pendidikan Nasional”. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud, Ari Santoso mengatakan, penyelenggaraan dialog pendidikan ini berawal dari ide anggota DPR RI Komisi X yang membidangi pendidikan dan kebudayaan, mengingat republik ini belum memiliki cetak biru pendidikan nasional. Tujuannya dibuatnya cetak biru pendidikan nasional adalah agar arah pendidikan tidak berubah-ubah walaupun terjadi pergantian pimpinan.