Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyusun rencana induk pemajuan kebudayaan. Rencana induk ini merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang baru saja disahkan Mei 2017.
 

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Pemajuan Kebudayaan, tindakan yang dilakukan terhadap objek pemajuan kebudayaan yakni inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan. Setiap warga negara dapat berperan aktif dalam pemajuan kebudayaan. Sepuluh objek pemajuan kebudayaan tersebut adalah tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, permainan rakyat, olahraga tradisional, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, dan ritus. Berikut penjelasan singkat tentang ke-10 objek pemajuan kebudayaan tersebut.
 

Undang-Undang (UU) Pemajuan Kemajuan telah disahkan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Kamis, (27/4/2017). Salah satu hal yang tercantum dalam UU tersebut adalah mengenai ketentuan pihak asing dalam memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan milik Indonesia. Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan, Hilmar Farid mengatakan, pemerintah Indonesia bisa memberikan izin kepada pihak asing yang ingin memanfaatkan objek budaya Indonesia dengan syarat harus memenuhi prinsip sharing benefit atau pembagian manfaat.
 

“Saya mendukung upaya yang dilakukan Bapak Menteri dalam rangka melaksanakan program perbaikan akhlak, perbaikan karakter. Kita menginginkan anak didik kita memiliki akhlak yang baik, karena inilah yang menjadi problem kebangsaan kita, bagaimana character building ini dibentuk sehingga menjiwai setiap langkah dalam bersikap,” tutur Ma’ruf.
 

 

Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang dilaksanakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan diatur ke dalam Peraturan Presiden (Perpres). Adapun Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah tetap berlaku sambil menunggu terbitnya Perpres tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).
 

“Jangan remehkan kreativitas guru. Jangan pesimis. Kita harus optimis,” tegas Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Sumarna Surapranata. Hal itu diungkapkannya terkait kemampuan guru berkreasi dalam menciptakan kegiatan yang mendukung Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Ia mengatakan, berbagai kegiatan di dalam maupun di luar kelas bisa diciptakan guru untuk melaksanakan kegiatan-kegatan PPK.
 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tentang Perubahan Nomor 74 2008 tentang Guru mempermudah guru untuk memenuhi ketentuan minimal 24 jam tatap muka karena 24 jam tersebut tidak hanya dilakukan di luar kelas, tetapi juga di luar kelas. Kegiatan di luar kelas tersebut bisa dikonversi menjadi jam tatap muka. Dari 5M kegiatan pokok guru, 2M di antaranya bisa dikonversi ke dalam jam tatap muka, yaitu membimbing dan melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan.  
 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tentang Perubahan Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru telah diterbitkan pada 30 Mei 2017. Salah satu perubahan yang mendasar adalah mengenai kebijakan pemenuhan 24 jam tatap muka yang sekarang tidak lagi menjadi persyaratan untuk mendapatkan tunjangan profesi bagi guru.
 

Pada penyelenggaraan ujian nasional (UN) tahun 2018, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berencana membuat soal UN lebih bervariasi. Soal UN tahun 2018 sebagian besar memang masih berupa pilihan ganda.
 

Setelah Kabupaten Wonosobo, pada hari yang sama Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan kunjungan kerjanya ke Kabupaten Temanggung. Dengan didampingi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, Presiden Jokowi membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada 1.231 siswa yatim/panti dan warga belajar kesetaraan.
 

Sebanyak 1.054 siswa yatim/panti dan warga belajar kesetaraan di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan didampingi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. Hal ini merupakan salah satu upaya dan komitmen pemerintah dalam memberikan akses layanan pendidikan yang merata untuk seluruh anak-anak Indonesia usia sekolah.
 

Sebanyak 6.296 Guru Garis Depan (GGD) hasil seleksi tahun 2016 akan ditempatkan di 183 daerah pada Agustus tahun ini. Mereka akan mengajar di 183 kabupaten/kota yang termasuk daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) di seluruh Indonesia.
 

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dirjen Dikdasmen) Hamid Muhammad mengharapkan Tim Olimpiade Sains tingkat internasional untuk Matematika, Kimia, Fisika dan Biologi Indonesia masing-masing bisa meraih satu medali emas.
 

 

Masih di hari yang sama dengan penyerahan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Purwokerto, Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah menjadi lokasi berikutnya dalam kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka pemerataan akses pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP), Jumat (16/6/2017).
 

Sebagai program prioritas pemerintah, Kartu Indonesia Pintar (KIP) terus ditingkatkan penyebarannya. Kali ini, sebanyak 3.317 siswa yatim/panti dan warga belajar kesetaraan di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah  menerima KIP langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan didampingi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.
 

Sebanyak 3842 siswa-siswi yatim/panti dan warga belajar kesetaraan di Kabupaten Cilacap Jawa Tengah menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari Presiden Joko Widodo dengan didampingi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy di lapangan Pertamina Cilacap,  Kamis (15/6/2017). Para siswa tersebut mengungkapkan rasa syukurnya menerima KIP.
 

Kebijakan lima hari sekolah dalam satu minggu dan delapan jam belajar dalam satu hari atau 40 jam belajar dalam seminggu, untuk tahun pelajaran 2017/2018 tidak diberlakukan bagi sekolah yang belum memadai sumber daya serta akses transportasi yang belum terjangkau.
 

 

Sebanyak 3.842 siswa-siswi yatim di Kabupaten Cilacap Jawa Tengah menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari Presiden Joko Widodo di lapangan Pertamina Cilacap,  Kamis (15/6/2017). Para siswa tersebut mengungkapkan rasa syukurnya menerima KIP.
 

Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) setiap tahun mengeluarkan analisis hasil ujian nasional (UN). Analisis hasil UN tersebut digunakan Kemendikbud sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu pendidikan. Kemendikbud juga mengirimkan analisis hasil UN kepada kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota agar bisa ikut menindaklanjutinya untuk perbaikan di sekolah-sekolah di daerahnya masing-masing.
 

Hasil ujian nasional (UN) jenjang SMP/MTs/sederajat telah diumumkan di seluruh Indonesia pada tanggal 2 Juni 2017. UN jenjang SMP terselenggara dengan lancar dan hampir tanpa kendala yang berarti. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pun mengapresiasi berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam penyelanggaraan UN, khususnya UN berbasis computer (UNBK).
 

Secara nasional, IIUN meningkat signifikan sebesar 8,31 poin. Akibatnya banyak capaian nilai yang terkoreksi sehingga rata-rata UN turun 4,36 poin.