14020 hasil pencarian untuk "".
Jakarta, Kemendikbud --- Sesuai Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud saat ini telah memiliki struktur baru. Salah satu hal baru dari perubahan struktur tersebut adalah lahirnya Direktorat Jenderal (Ditjen) Guru dan Tenaga Kependidikan. Mendikbud Anies Baswedan mengatakan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru dan pendidik lainnya, serta tenaga kependidikan. "Tumpuan harapan untuk peningkatan kualitas pendidikan ada pada guru. Anak suka pada suatu mata pelajaran karena gurunya membuat anak itu cinta. Kuncinya ada di guru. Oleh karena itu, pemerintah secara khusus membuat…
Jakarta, Kemendikbud--Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Ditjen GTK Kemendikbud) memprioritaskan untuk menuntaskan permasalahan kualifikasi akademik guru, dan sertifikasi pendidik. Kualifikasi akademik guru, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, merupakan pendidikan tinggi program sarlifikasi akademi dan sertifikat pendidik paling lama 10 tahun, sejak berlakunya UU ini. Diakui Direktur GTK Kemendikbud Sumarna Surapranata, skema penuntasan permasalahan kualifikasi akademik guru telah dilakukan setelah UU itu ditetapkan. "Waktu itu, sebanyak 2/3 guru dari 2,7 juta total guru di tahun 2005 yang belum S-1 atau D-4", ujarnya. Kemudian, lanjut Dirjen Pranata, Kemendikbud menempuh alternatif Pengakuan Pengalaman…
Jakarta, Kemendikbud --- Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Sumarna Surapranata mengatakan, pemerintah membuat program keberpihakan untuk menuntaskan persoalan kualifikasi akademik guru yang belum menempuh pendidikan minimal S-1 atau D-IV. Program tersebut, salah satunya ditujukan kepada 11 ribu guru di Maluku yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Pranata menyebut, tuntutan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang seluruhnya harus sudah berkualifikasi S-1 atau D-IV, sebenarnya sudah hampir selesai. Pencapaian itu didukung dengan inisiatif pemerintah melalui Pengakuan Pengalaman Kerja dan Hasil Belajar (PPKHB) yang mengatur agar guru tidak perlu mengambil seluruh…
Jakarta, Kemendikbud --- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, tahun 2015 merupakan batas akhir bagi guru untuk memenuhi kualifikasi akademiknya (minimal D4 atau S1), serta mendapatkan sertifikat pendidik (sertifikasi). Dalam Pasal 82 UU tersebut tercantum bahwa guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada UU tersebut wajib memenuhi kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik paling lama 10 tahun sejak berlakunya UU tentang Guru dan Dosen. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Sumarna Surapranata mengatakan, UU tersebut dibuat sesuai kondisi saat itu. Tahun 2005, ujarnya, jumlah guru sekitar 2,7 juta orang. “Kondisinya saat itu…
Jakarta (17/6) Mendikbud Anies Baswedan kembali melakukan Rapat Kerja (Raker) lanjutan dengan Komisi X DPR RI. Dalam rapat yang dipimpin oleh Sohibul Iman tersebut Mendikbud banyak menanggapi pertanyaan anggota DPR terkait program Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun. Menurut Mendikbud, program Wajib Belajar 12 tahun harus dibarengi dengan penguatan kualitas dan daya tampung SMA/Sederajat. “Daya tampung SMA/Sederajat saat ini 50 ribu rombongan belajar. Itu hanya bisa menampung 1,8-2 juta per tahun. Padahal angka kelahiran anak per tahun 6 juta. Kalau dibiarkan maka terjadi pengerucutan (lulusan) dari SD sampai SMA,” jelasnya dalam raker tersebut. Menurutnya langkah konkret yang harus dilakukan adalah meningkatkan…
Jakarta (17/6) Upaya Mendikbud Anies Baswedan untuk mendorong peningkatan kapasitas dan kualitas SMK kembali ia tegaskan dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi X DPR. Anies menilai bahwa penguatan SMK akan mampu mendorong persaingan Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Ia juga menekankan masalah yang perlu segera dibenahi bersama dengan Komisi X DPR adalah percepatan pembangunan fisik dan kualitas SMK. Mendikbud Anies mengatakan pembangunan SMK harus berpedoman pada nilai kebhinekaan. “Kebhinekaan di sini bukan dalam arti identitas tapi menghargai perbedaan tantangan di setiap daerah,” ujarnya. Oleh karena itu menurutnya pembangunan SMK harus melihat potensi daerah masing-masing. “Kita mendorong pembangunan SMK yang…
Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan telah melantik enam pejabat eselon I di lingkungan Kemendikbud kemarin, Rabu (17/06/2015). Suasana pelantikan pejabat kali ini berbeda dengan pelantikan pejabat yang biasanya. Satu hal yang paling mencolok adalah hadirnya ratusan pegawai Kemendikbud dalam acara pelantikan tersebut. Selain itu, lokasi acara pelantikan pejabat eselon I Kemendikbud pun tidak lagi berlangsung di ruangan tertutup di Graha Utama Kemendikbud. Kali ini pelantikan berlangsung di Plasa Insan Berprestasi di Gedung Ki Hajar Dewantara. Lokasi ini memang merupakan tempat yang terbuka dan mampu menampung ratusan orang. Satu hal yang berbeda juga adalah…
Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mengingatkan pentingnya layanan prima dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat. Ia mengatakan, kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bisa dilihat dari tingkat kepuasan masyarakat yang menerima layanan pendidikan. “Kita harus menempatkan bahwa republik ini dibuat untuk melayani mereka (masyarakat). Bukan kesannya kita menyantuni mereka. (Itu) sudah haknya. Jadi jangan pernah merendahkan masyarakat. Ini tanggung jawab kita untuk mengubah mind set itu,” katanya di Gedung BPK, Jakarta, (16/06/2015). Sebelumnya, dalam acara serah terima laporan hasil pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Kemendikbud, Anggota VI BPK Bahrullah Akbar meminta kerja sama Kemendikbud untuk semester…
Jakarta, Kemendikbud --- Enam pejabat baru eselon satu dilantik oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan. Dalam pesannya kepada para pejabat baru tersebut, Mendikbud meminta tanamkan semangat meritokrasi dan integritas dalam membuka lembaran kepemimpinan baru. “Saudara-saudara dipilih melalui proses meritokrasi (dipilih karena prestasi), karena itu jalankan ke bawah dengan proses meritokrasi pula dan tegakkan integritas,” demikian disampaikan Mendikbud di kantor Kemendikbud, Rabu (18/06/2015). Enam pejabat eselon satu terdiri dari Sekretaris Jenderal Didik Suhardi, Direktur Jenderal Guru, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan Sumarna Supranata, Direktur Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat Harris Iskandar, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Hamid…
