12716 hasil pencarian untuk "Pendidikan".
Jakarta, Kemdikbud --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) berupaya mengantisipasi keterlambatan penyelenggaraan Ujian Nasioal (UN) pada tahun ini. Beberapa titik rawan yang dapat menyebabkan terganggunya penyelenggaraan UN telah diidentifikasi. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud Furqon menyampaikan, titik rawan dalam penyelenggaraan di antaranya adalah pada pencetakan soal, distribusi soal, pengawasan, lembar jawab UN, pemindaian, dan hasil pemindaian. “Semua sudah diidentifikasi titik rawannya. Kita sudah antisipasi tindakannya,” katanya pada Sidang Komisi IV UN Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2014 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (6/3). Komisi IV membahas tentang kesiapan UN, yang akan dimulai pada 14 April mendatang, untuk…
Jakarta, Kemdikbud --- Mekanisme pengadaan buku pelajaran Kurikulum 2013 akan mengalami perubahan untuk Tahun Ajaran 2014/2015. Nantinya, terdapat dua sumber dana pengadaan buku, yaitu Dana Alokasi Khusus dan Dana Bantuan Operasional (BOS) Buku. Bagi peserta didik kelas 1-2 Sekolah Dasar (SD), terdapat pengadaan untuk delapan tema paket buku. Sehingga, mekanisme pengadaannya adalah sebanyak empat tema buku akan dibeli dengan menggunakan dana BOS Buku, di semester pertama. Kemudian, pengadaan empat tema berikutnya dengan dana DAK, untuk semester kedua. Demikian hal itu mengemuka saat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hamid Muhammad, saat memaparkan agenda Pengadaan Buku Kurikulum 2013,…
Jakarta, Kemdikbud --- Sejak tahun 2013 Pusat Kurikulum dan Perbukuan mulai mengembangkan kurikulum PAUD, sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013, perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Demikian diungkapkan Kepala Bidang PAUDNI, Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Nanik Suwaryani, pada sidang komisi Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2014 di Jakarta, Kamis (6/03/2014) Nanik mengatakan, dalam PP No 32 tahun 2013 disebutkan, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan komitmen nasional untuk meningkatkan mutu dan daya saing bangsa melalui pengaturan kembali standar kompetensi lulusan, isi, proses, penilaian, serta pengaturan kembali kurikulum. Demikian pula…
Jakarta, Kemdikbud --- Direktur Jenderal PAUDNI, Lydia Freyani Hawadi, menyampaikan beberapa hal terkait Pembinaan Pendidikan Anak Usia ini (PPAUD) yang diintegrasikan dengan program di lapangan. Yaitu upaya mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2013 tentang pengembangan anak usia dini holistic intergratif, dan PAUD juga sebagai salah satu program prioritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. “Arah kebijakan PAUD, ingin memastikan ketersediaan dan keterjangkauan layanan PAUD. Mengkoordinasikan program Kementerian dengan lembaga lain, seperti mengundang Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Kesra, Kanwil Agama, Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD),” kata Lydia pada sidang komisi Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK), di Jakarta, Kamis…
Jakarta, Kemdikbud --- Pemilihan umum (pemilu) 2014 akan melibatkan mahasiswa untuk ikut mengawasi seluruh tahapan pemilu. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh menandatangani nota kesepahaman dengan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. Mendikbud mengatakan, mahasiswa bisa mendapatkan pembelajaran politik dan demokrasi dari keterlibatannya dalam mengawasi pemilu bersama Bawaslu. "Urusan pemilu bukan sekedar urusan partai. Karena bangsa ini sudah sepakat mengambil jalur demokrasi sebagai mekanisme untuk menentukan kepemimpinan ke depan," ujar Mendikbud usai penandatanganan nota kesepahaman dengan Ketua Bawaslu, di sela-sela kegiatan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2014. Ia mengatakan, mahasiswa perlu mendapatkan wawasan bagaimana proses demokrasi berlangsung. "Oleh…
Jakarta, Kemdikbud – Pengelolaan guru tidak perlu ditarik secara sentral atau di pemerintah pusat. Pengelolaan guru harus dilakukan bersama-sama antara pusat dan daerah. Untuk itu revisi terhadap Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah sangat dinantikan. Jika tidak, maka pengelolaan guru akan terus bermasalah. Hal tersebut dikemukakan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan, dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Syawal Gultom di Jakarta, Kamis (6/3). Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam diskusi Komisi III Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2014 yang membahas tentang pelatihan guru terkait implementasi Kurikulum 2013. “Tidak perlu harus…
Jakarta, Kemdikbud --- Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) tahun 2014 diramaikan dengan gerai pembaruan data pokok pendidikan (Dapodik). Gerai yang digawangi Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kemdikbud ini membantu para peserta RNPK untuk memperoleh informasi terkait data pendidikan. Menurut salah satu petugas gerai, Wisnu, gerai ini menyediakan aplikasi khusus untuk nomor induk siswa nasional (NISN) dan nomor pokok sekolah nasional (NPSN). Peserta RNPK bisa meminta bantuan kepada petugas gerai untuk memperoleh kedua hal tersebut bagi siswa atau sekolah di daerahnya masing-masing. "Untuk siswa kelas 12 yang belum punya NISN dan akan ikut ujian nasional, kami bantu percepatan…
Jakarta, Kemdikbud – Sejalan dengan telah disahkannya beberapa Undang-Undang (UU) yang berkaitan dengan kebudayaan, ada beberapa isu strategis yang paling mendasar yang perlu diperhatikan oleh para pemangku kepentingan dalam upaya pengembangan kebudayaan di Indonesia. Pertama adalah perlu diperjuangkan hak berkebudayaan dan bagaimana menegakkan hak-hak tersebut. “Bahwasanya dengan menegakkan hak-hak bekebudayaan, cakupannya akan luas sekali termasuk dalam bidang pendidikan yang sangat strategis, bagaimana mengkaitkan nilai-nilai kebudayaan dalam pendidikan di Indonesia,” ujar Wakil Mendikbud Bidang Kebudayaan, Wiendu Nuryanti dalam sidang Komisi VII Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) tahun 2014 di Jakarta (6/03/2013). Kedua adalah mengenai penguatan karakter dan jati diri bangsa…
Jakarta, Kemdikbud –-- Beberapa tahun lalu banyak terjadi perdebatan di masyarakat dan legislatif mengenai diperlukan atau tidak undang-undang (UU) tentang kebudayaan. Ada elemen yang mengkhawatirkan UU dapat membelenggu ekspresi kebudayaan di masyarakat, ada juga yang mengkhawatirkan efektivitas UU itu sendiri. Dalam perkembangannya, perdebatan mencapai titik temu dari berbagai elemen atau pemangku kepentingan bahwa kebudayaan ada di masyarakat dan perlu ada jaminan yang mengurusi budaya hingga tingkat komunitas terkecil. “Oleh karena itu, diperlukan UU tentang kebudayaan untuk mengakomodir keinginan dan kebutuhan kebudayaan ada yang mengurusi, mulai dari pemerintah pusat hingga unit terkecil di komunitas,” papar Wakil Mendikbud Bidang Kebudayaan, Wiendu Nuryanti…
Jakarta, Kemdikbud --- Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang Pendidikan (Wamendik) Musliar Kasim, ditunjuk menjadi pejabat sementara rektor Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Manado, Sulawesi Utara. Penunjukan tersebut sebagai tindak lanjut dari pencabutan surat keputusan perpanjangan masa jabatan Rektor sebelumnya, Donald Rumokoy. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, menjelaskan, Unsrat saat ini sedang berhadapan dengan sengketa hukum. Terkait masalah tersebut, Mendikbud menyesalkan tindakan anarkis yang dilakukan sekelompok orang di Unsrat beberapa hari lalu. "Tindakan tersebut, sama sekali keluar dari tridharma perguruan tinggi," kata Mendikbud pada jumpa pers usai pembukaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) di Jakarta, Kamis (6/3/2014). …
