14761 hasil pencarian untuk "".
Jakarta, Kemdikbud --- Rembuk nasional bidang pendidikan tinggi menghasilkan lima sub topik pembahasan. Hasil tersebut dibacakan pada penutupan rembuk nasional pendidikan dan kebudayaan (RNPK) 2014 di Jakarta, Jumat (7/03/2014) oleh Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Herry Suhardiyanto. Komisi V yang menaungi pendidikan tinggi dalam RNPK kali ini menempatkan evaluasi RBI dan penguatan tata kelola menjadi sub topik pertama. Untuk sub topik ke dua, dipilih tema penjaminan mutu dan perubahan kurikulum. "Sub topik ke tiga, adalah evaluasi pengelolaan penelitian," kata Herry di hadapan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, Wakil Mendikbud bidang Pendidikan, Wakil Mendikbud bidang Kebudayaan, dan peserta RNPK 2014,…
Jakarta, Kemdikbud --- Kredibilitas pelaksanaan UN 2014 menjadi sorotan khusus Komisi IV Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2014. Sejumlah rekomendasi diberikan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Eddy Sumardi, mewakili Komisi IV, menyampaikan, ukuran pelaksanaan UN bukan 100 persen lulus, tetapi komitmen dinas dalam menyukseskan UN, yang jujur dan kredibel. Dia meminta, agar Kemdikbud memberikan perlindungan kepada kepala dinas dari intervensi politik. “Mohon dibuat surat edaran bersama Mendikbud dan Mendagri,” katanya pada hari ketiga RNPK 2014 di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (7/03/2014). Hadir pada acara Menteri Pendididikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad…
Jakarta, Kemdikbud --- Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) tahun 2014, dilaksanakan di hotel Sahid, Jakarta, pada hari ketiga, Jumat (07/03/2014) sebagai akhir dari acara. Sebelum acara penutupan terdapat pembacaan laporan hasil sidang komisi, salah satunya adalah komisi I tentang Kebijakan PAUDNI. Pada kesempatan ini Kepala Pusat Pengembangan PAUDNI Regional I Bandung, Jayeng Baskoro, membacakan hasil laporan sidang komisi I. “Topik bahasan pada sidang komisi adalah pengantar evaluasi pelaksanaan program prioritas PAUDNI. Sub tema, paudisasi dan wacana implementasi wajib belajar Taman Kanak-kanak, implementasi kurikulum PAUD, dan standar pelayanan minimal PAUD dan pendidikan orang dewasa,” ujarnya. Evaluasi pelaksanaan program prioritas PAUDNI,…
Jakarta, Kemdikbud --- Diskusi para peserta Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2014 dibagi menjadi delapan komisi. Masing-masing komisi berdiskusi di ruang terpisah dengan dipandu para pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemdikbud, Ainun Na'im dan Inspektur Jenderal (Irjen) Kemdikbud, Haryono Umar memandu jalannya diskusi di Komisi VIII yang membahas tentang tata kelola. Ainun membuka sidang komisi dengan memaparkan lima tema di Komisi VIII. Tema tersebut yaitu reformasi birokrasi; tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK, Wilayah Bebas Korupsi, Zona Integritas dan pengendalian gratifikasi; sekolah Indonesia di luar negeri, rencana stategis (renstra) 2014-2019; dan Frankfurt…
Jakarta, Kemdikbud --- Mekanisme pengadaan buku siswa, dan pegangan guru untuk Kurikulum 2013 akan beralih dari penggunaan sistem tender, dengan penggunaan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP). Sehingga, mulai Tahun Ajaran 2014/2015, LKPP akan bertindak sebagai mediator untuk menjalankan empat tugas terkait pengadaan buku kurikulum 2013. Pertama, menetapkan informasi harga, dan spesifikasi buku Kurikulum 2013. Ketika memaparkan perihal Pengadaan Buku Kurikulum 2013, di Komisi IV Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK), Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Hamid Muhammad mengungkapkan penetapan informasi harga adalah termasuk biaya pengiriman ke sekolah. “Jadi, harga mencakup biaya dari penyedia buku ke sekolah, bukan ke Kabupaten Kota…
Jakarta, Kemdikbud-- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menetapkan di akhir bulan April-awal Juni adalah untuk jadwal pembelian buku semester satu oleh sekolah. Pada bulan Juni, jadwal pengadaan dan distribusi buku oleh pemerintah daerah. Konsekuensinya, data siswa terakhir masih belum valid untuk dipakai sebagai data rujukan pembelian buku. Oleh karena itu, Kemdikbud mengarahkan sekolah untuk dapat mengestimasi data rujukan pembelian buku dengan menggunakan data siswa terakhir pada semester II di Tahun Ajaran 2013/2014. “Sekolah gunakan data tahun lalu dengan estimasi tertentu,” himbau Direktur Jenderal Pendidikan Dasar (Dirjen Dikdas) Kemdikbud, di Sidang Komisi IV tentang Pengadaan Buku Kurikulum 2013, di Jakarta,…
Jakarta, Kemdikbud --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) berupaya mengantisipasi keterlambatan penyelenggaraan Ujian Nasioal (UN) pada tahun ini. Beberapa titik rawan yang dapat menyebabkan terganggunya penyelenggaraan UN telah diidentifikasi. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud Furqon menyampaikan, titik rawan dalam penyelenggaraan di antaranya adalah pada pencetakan soal, distribusi soal, pengawasan, lembar jawab UN, pemindaian, dan hasil pemindaian. “Semua sudah diidentifikasi titik rawannya. Kita sudah antisipasi tindakannya,” katanya pada Sidang Komisi IV UN Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2014 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (6/3). Komisi IV membahas tentang kesiapan UN, yang akan dimulai pada 14 April mendatang, untuk…
Jakarta, Kemdikbud --- Mekanisme pengadaan buku pelajaran Kurikulum 2013 akan mengalami perubahan untuk Tahun Ajaran 2014/2015. Nantinya, terdapat dua sumber dana pengadaan buku, yaitu Dana Alokasi Khusus dan Dana Bantuan Operasional (BOS) Buku. Bagi peserta didik kelas 1-2 Sekolah Dasar (SD), terdapat pengadaan untuk delapan tema paket buku. Sehingga, mekanisme pengadaannya adalah sebanyak empat tema buku akan dibeli dengan menggunakan dana BOS Buku, di semester pertama. Kemudian, pengadaan empat tema berikutnya dengan dana DAK, untuk semester kedua. Demikian hal itu mengemuka saat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hamid Muhammad, saat memaparkan agenda Pengadaan Buku Kurikulum 2013,…
Jakarta, Kemdikbud --- Sejak tahun 2013 Pusat Kurikulum dan Perbukuan mulai mengembangkan kurikulum PAUD, sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013, perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Demikian diungkapkan Kepala Bidang PAUDNI, Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Nanik Suwaryani, pada sidang komisi Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2014 di Jakarta, Kamis (6/03/2014) Nanik mengatakan, dalam PP No 32 tahun 2013 disebutkan, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan komitmen nasional untuk meningkatkan mutu dan daya saing bangsa melalui pengaturan kembali standar kompetensi lulusan, isi, proses, penilaian, serta pengaturan kembali kurikulum. Demikian pula…
Jakarta, Kemdikbud --- Direktur Jenderal PAUDNI, Lydia Freyani Hawadi, menyampaikan beberapa hal terkait Pembinaan Pendidikan Anak Usia ini (PPAUD) yang diintegrasikan dengan program di lapangan. Yaitu upaya mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2013 tentang pengembangan anak usia dini holistic intergratif, dan PAUD juga sebagai salah satu program prioritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. “Arah kebijakan PAUD, ingin memastikan ketersediaan dan keterjangkauan layanan PAUD. Mengkoordinasikan program Kementerian dengan lembaga lain, seperti mengundang Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Kesra, Kanwil Agama, Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD),” kata Lydia pada sidang komisi Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK), di Jakarta, Kamis…
