14761 hasil pencarian untuk "".


Tulisan: Keterlibatan Mahasiswa dalam Pengawasan Pemilu sebagai Pembelajaran Politik

Jakarta, Kemdikbud --- Pemilihan umum (pemilu) 2014 akan melibatkan mahasiswa untuk ikut mengawasi seluruh tahapan pemilu. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh menandatangani nota kesepahaman dengan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. Mendikbud mengatakan, mahasiswa bisa mendapatkan pembelajaran politik dan demokrasi dari keterlibatannya dalam mengawasi pemilu bersama Bawaslu. "Urusan pemilu bukan sekedar urusan partai. Karena bangsa ini sudah sepakat mengambil jalur demokrasi sebagai mekanisme untuk menentukan kepemimpinan ke depan," ujar Mendikbud usai penandatanganan nota kesepahaman dengan Ketua Bawaslu, di sela-sela kegiatan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2014. Ia mengatakan, mahasiswa perlu mendapatkan wawasan bagaimana proses demokrasi berlangsung. "Oleh…

Tulisan: Guru Jadi Urusan Bersama Pusat dan Daerah

Jakarta, Kemdikbud – Pengelolaan guru tidak perlu ditarik secara sentral atau di pemerintah pusat. Pengelolaan guru harus dilakukan bersama-sama antara pusat dan daerah. Untuk itu revisi terhadap Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah sangat dinantikan. Jika tidak, maka pengelolaan guru akan terus bermasalah. Hal tersebut dikemukakan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan, dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Syawal Gultom di Jakarta, Kamis (6/3). Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam diskusi Komisi III Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2014 yang membahas tentang pelatihan guru terkait implementasi Kurikulum 2013. “Tidak perlu harus…

Tulisan: RNPK 2014: PDSP Kemdikbud Buka Gerai Dapodik

Jakarta, Kemdikbud --- Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) tahun 2014 diramaikan dengan gerai pembaruan data pokok pendidikan (Dapodik). Gerai yang digawangi Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kemdikbud ini membantu para peserta RNPK untuk memperoleh informasi terkait data pendidikan.   Menurut salah satu petugas gerai, Wisnu, gerai ini menyediakan aplikasi khusus untuk nomor induk siswa nasional (NISN) dan nomor pokok sekolah nasional (NPSN). Peserta RNPK bisa meminta bantuan kepada petugas gerai untuk memperoleh kedua hal tersebut bagi siswa atau sekolah di daerahnya masing-masing.   "Untuk siswa kelas 12 yang belum punya NISN dan akan ikut ujian nasional, kami bantu percepatan…

Tulisan: Isu Strategis Pembangunan Kebudayaan Indonesia

Jakarta, Kemdikbud – Sejalan dengan telah disahkannya beberapa Undang-Undang (UU) yang berkaitan dengan kebudayaan, ada beberapa isu strategis yang paling mendasar yang perlu diperhatikan oleh para pemangku kepentingan dalam upaya pengembangan kebudayaan di Indonesia. Pertama adalah perlu diperjuangkan hak berkebudayaan dan bagaimana menegakkan hak-hak tersebut. “Bahwasanya dengan menegakkan hak-hak bekebudayaan, cakupannya akan luas sekali termasuk dalam bidang pendidikan yang sangat strategis, bagaimana mengkaitkan nilai-nilai kebudayaan dalam pendidikan di Indonesia,” ujar  Wakil Mendikbud Bidang Kebudayaan, Wiendu Nuryanti dalam sidang Komisi VII Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) tahun 2014 di Jakarta (6/03/2013). Kedua adalah mengenai penguatan karakter dan jati diri bangsa…

Tulisan: Pentingnya Undang-Undang tentang Kebudayaan dalam Pembangunan Bangsa

Jakarta, Kemdikbud –-- Beberapa tahun lalu banyak terjadi perdebatan di masyarakat dan legislatif mengenai diperlukan atau tidak undang-undang (UU) tentang kebudayaan. Ada elemen yang mengkhawatirkan UU dapat membelenggu ekspresi kebudayaan di masyarakat, ada juga yang mengkhawatirkan efektivitas UU itu sendiri. Dalam perkembangannya, perdebatan mencapai titik temu dari berbagai elemen atau pemangku kepentingan bahwa kebudayaan ada di masyarakat dan perlu ada jaminan yang mengurusi budaya hingga tingkat komunitas terkecil. “Oleh karena itu, diperlukan UU tentang kebudayaan untuk mengakomodir keinginan dan kebutuhan kebudayaan ada yang mengurusi, mulai dari pemerintah pusat hingga unit terkecil di komunitas,” papar Wakil Mendikbud Bidang Kebudayaan, Wiendu Nuryanti…

Tulisan: Wamendik Jadi Pejabat Sementara Rektor Universitas Sam Ratulangi

Jakarta, Kemdikbud --- Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang Pendidikan (Wamendik) Musliar Kasim, ditunjuk menjadi pejabat sementara rektor Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Manado, Sulawesi Utara. Penunjukan tersebut sebagai tindak lanjut dari pencabutan surat keputusan perpanjangan masa jabatan Rektor sebelumnya,  Donald Rumokoy.    Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, menjelaskan, Unsrat saat ini sedang berhadapan dengan sengketa hukum. Terkait masalah tersebut, Mendikbud menyesalkan tindakan anarkis yang dilakukan sekelompok orang di Unsrat beberapa hari lalu. "Tindakan tersebut, sama sekali keluar dari tridharma perguruan tinggi," kata Mendikbud pada jumpa pers usai pembukaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) di Jakarta, Kamis (6/3/2014).  …

Tulisan: Implementasi Kurikulum 2013, Kemdikbud Tingkatkan Kualitas Pelatihan Guru

Jakarta, Kemdikbud --- Implementasi Kurikulum 2013 di tahun pelajaran 2014-2014 akan dilakukan secara bertahap dan menyeluruh. Karena itulah pembahasan implementasi Kurikulum 2013 menjadi salah satu tema yang krusial dalam Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2014. Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang Pendidikan, Musliar Kasim mengatakan, ada beberapa hal yang akan ditingkatkan pada tahun ini untuk mendukung implementasi Kurikulum 2013. Musliar mengatakan, setidaknya ada lima hal yang akan ditingkatkan dalam implementasi Kurikulum 2013 di tahun ini, yaitu kerja sama, pelatihan, pendampingan, pengadaan buku, dan monitoring dan evaluasi (monev). Untuk kerja sama, Kemdikbud akan meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan pemerintah…

Tulisan: April 2014, Kemdikbud Akan Luncurkan Kuliah Daring

Jakarta, Kemdikbud --- Pemanfaatan teknologi informasi (TI) dalam dunia pendidikan bisa mencakup banyak aspek. Khusus pendidikan tinggi, IT dimanfaatkan mulai dari peningkatan akses, peningkatan kualitas, hingga peningkatan tata kelola. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, mengatakan, guna memaksimalkan fungsi IT tersebut, maka di bulan April mendatang Kemdikbud akan meluncurkan program kuliah daring. Direncanakan, kata dia, peluncuran akan dilakukan oleh Wakil Presiden RI, Boediono.  "Sekarang sistemnya sedang dipersiapkan dan diujicoba," kata Menteri Nuh pada jumpa pers usai pembukaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2014, di Jakarta, Kamis (6/3/2014). Mendikbud menjelaskan, dengan program kuliah daring memungkinkan mobilitas yang tinggi di kalangan mahasiswa.…

Tulisan: Kemdikbud Lakukan Kerjasama Dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

Jakarta, Kemdikbud --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, di saksikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh. Penandatanganan kerja sama dilakukan pada acara pembukaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan, di hotel Sahid, Jakarta, Kamis (06/03/2013).   Salah satu unit utama yang menandatangani perjanjian kerjasama tersebut adalah Direktorat Jenderal PAUDNI. Pada acara penandatangan, Direktorat Jenderal PAUDNI selaku pihak pertama diwakili oleh Direktur Jenderal PAUDNI, Lydia Freyani Hawadi, dan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka selaku pihak kedua dihadiri oleh Wakil Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Bina Anggota Muda, Suryadi Murdjani Syukur. Perjanjian kerjasama tersebut berisikan tentang…

Tulisan: Digagas, Juknis DAK Tiap 2 Tahun

Jakarta, Kemdikbud --- Petunjuk teknis dana alokasi khusus  (DAK) bidang pendidikan yang terlambat turun sering menjadi kendala implementasi di lapangan. Untuk mengatasinya, perlu disiasati agar program untuk mendukung program Wajib Belajar 9 Tahun ini dapat berjalan lancar. Direktur Jenderal (Dirjen) Keuangan Daerah Kemendagri, Yuswandi A Tumenggung menyampaikan, kendala ini perlu dicarikan solusi ke depan. Terutama, kata dia, juknis ini untuk dilaksanakan oleh daerah. “Juknisnya ini mungkin tidak usah (diterbitkan) setiap tahunl, bisa 2,3,4, atau 5 tahun. Tahunannya lakukan saja monitoring atau revisi saja,” katanya dihadapan peserta Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2014 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (6/3). Yuswandi…