14006 hasil pencarian untuk "".


Tulisan: Kemendikbud Serahkan Laporan Keuangan 2017 ke BPK RI

Jakarta, Kemendikbud --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyerahkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 Unaudited kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Penyerahan disampaikan langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy kepada Anggota VI BPK, Harry Azhar Azis di Gedung BPK, Jakarta, Senin (26/02/2018).    Dalam acara penyerahan yang juga disampaikan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Nilla F Moeloek dan Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito, Mendikbud menyampaikan bahwa penyerahan Laporan Keuangan Kemendikbud Tahun Anggaran 2017 dapat disampaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. “Laporan Keuangan Kemendikbud Tahun Anggaran 2017 telah disusun sesuai dengan Standar…

Tulisan: Jajaki Kerja Sama dengan Casio Jepang, Kemendikbud Sepakati Perlunya Dukungan Pengembangan SDM

  Jakarta, Kemendikbud -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bersama dengan perusahaan Casio mengadakan pertemuan membahas rencana investasi Casio di Indonesia, Senin pagi (26-02-2018).   Selain rencana investasi, dalam pertemuan tersebut juga dibahas dukungan Casio terhadap pendidikan di Indonesia melalui program pemagangan bagi siswa SMK di pabrik Casio. Pertemuan dihadiri oleh Mendikbud, Muhadjir Effendy, Kepala BKPM, Thomas Lembong, dan Executive Vice President Casio Jepang, Hiroshi Nakamura.   Mengenai rencana investasi di Indonesia, Mendikbud menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia menyambut baik rencana tersebut. Indonesia sangat terbuka untuk investasi termasuk dijadikan sebagai pangkalan produksi, kaitannya dengan penyerapan…

Tulisan: Serahkan Laporan Keuangan Unaudited, Kemendikbud Siap Diperiksa BPK

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyerahkan Laporan Keuangan Unaudited Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Tahun Anggaran 2017 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Laporan Keuangan Unaudited tersebut diterima secara resmi oleh Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis, yang didampingi Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI, Dori Santosa, di Gedung BPK, Jakarta, Senin (26/2/2018). Dalam sambutannya, Mendikbud Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa Laporan Keuangan Kemendikbud Tahun Anggaran 2017 telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Aktual, dengan mengonsolidasikan 365 satuan kerja (satker) di lingkungan Kemendikbud. “Satker tersebut meliputi 198 satker di pusat dan daerah,…

Tulisan: Pemerintah Tingkatkan Dana Alokasi Khusus Nonfisik untuk PAUD

Anyer, Kemendikbud --- Pada tahun 2018 ini, pemerintah meningkatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik bagi PAUD menjadi sebesar Rp4,070 triliun. Anggaran itu meningkat dari tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp3,58 triliun pada tahun 2017.    DAK tersebut diperuntukkan bagi 6,78 juta anak dengan besaran Rp600 ribu per anak, PAUD Inklusi sebanyak 13.200 anak, pengembangan mutu lembaga untuk 12.459 lembaga PAUD, peningkatan mutu SDM sebanyak 11.398 orang, serta penataan kelembagaan dan kemitraan. Direktur Pembinaan PAUD, Ella Yulaelawati mengatakan, prinsip pemanfaatan DAK Nonfisik Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD itu harus tepat sasaran dalam mendukung operasional penyelenggaraan PAUD secara efektif dan efisien. “Yang terpenting,…

Tulisan: Ajukan Dana Berbasis Data untuk Dana Alokasi Khusus Fisik PAUD

Anyer, Kemendikbud --- Tahun 2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menganggarkan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk pendidikan anak usia dini (PAUD). Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dalam pasal 5 ayat 3 UU tersebut tercantum mengenai akses layanan dasar terkait pendidikan, yakni menjadi kewajiban pemerintah daerah kabupaten/kota untuk memberikan layanan pendidikan anak usia dini.   Direktur Pembinaan PAUD, Ella Yulaelawati menegaskan bahwa DAK fisik tergantung keseriusan pemerintah daerah dalam mendata dan mengelola PAUD di daerahnya masing-masing. Ia pun mengimbau agar pemerintah daerah mulai melakukan pendataan dengan tenggat waktu April…

Tulisan: Pemerintah Perketat Pengawasan Konstruksi, Pemberhentian Sementara Hanya Untuk Pekerjaan Konstruksi

Jakarta -- Pemerintah menghentikan sementara pekerjaan konstruksi layang dan beban berat yang berisiko tinggi di seluruh proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia. Kebijakan tersebut diumumkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi,  Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Direktur Utama PT. Adhi Karya yang juga Ketua Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) Budi Harto setelah pertemuan dengan BUMN Karya membahas langkah-langkah untuk menjamin keamanan dan keselamatan konstruksi di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, (20/2/2018). Menteri Basuki mengatakan langkah ini diambil untuk menjamin keamanan dan keselamatan pekerja dan pengguna layanan konstruksi. Penghentian sementara hanya dilakukan terhadap pekerjaan konstruksi…

Tulisan: Pemerintah Ingin Program Berkesinambungan untuk Jangka Panjang Pasca KLB Asmat

Agats (22/02) - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani didampingi Menteri Sosial, Idrus Marham, Menteri Kesehatan, Nila F Moeloek dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, Kepala Staf Presiden, Moeldoko hari ini melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Asmat, Papua. Menko PMK beserta rombongan tiba di dermaga Aswan, Agats, sekitar pukul 09.00 WIT, Kamis (22/02).   Menko PMK Puan Maharani menyampaikan bahwa kunjungan kerja kali ini dalam rangka monitoring dan evaluasi pasca dicabutnya KLB gizi buruk dan campak di Kabupaten Asmat. Pemerintah ingin memastikan agar pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan bansos berjalan dengan baik. Begitu pula…

Tulisan: Sinergi Kegiatan Budaya Melalui Platform “Indonesiana”

Jakarta, Kemendikbud --- Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid mengatakan tata kelola kebudayaan menjadi poin penting yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Karena itu ia mengajak seluruh pemangku kepentingan bidang kebudayaan untuk bersama-sama memperbaiki dan meningkatkan kualitas tata kelola kebudayaan, baik dari sisi kualitas, manajemen, maupun tindakan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membentuk sebuah platform yang diberi nama Indonesiana. “Indonesiana adalah sebuah platform kegiatan kebudayaan yang nantinya akan digarap bersama-sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ujar Hilmar Farid  di hadapan peserta Lokakarya (Workshop) Platform Indonesiana, di Jakarta, Selasa (20/2/2018). Lokakarya Platform Indonesiana dihadiri oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di…

Tulisan: Bangun Sistem Data Kebudayaan Terpadu, Kemendikbud Gandeng Jepang

Jakarta, Kemendikbud --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan menggelar Seminar Arsip Digital yang menghadirkan Profesor Sekolah Pascasarjana Teknik dari Universitas Kyoto, Ari Ide-Ektessabi. Seminar Arsip Digital merupakan misi Ditjen Kebudayaan dalam upaya membangun sistem data kebudayaan terpadu. Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid mengatakan, Seminar Arsip Digital ini merupakan salah satu agenda yang tertuang dalam UU Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. “Di dalamnya mengatur tentang sistem data kebudayaan terpadu. Melalui kerja sama ini, kita sedang merintis kearsipan digital warisan budaya kita untuk masa depan bangsa,” ungkapnya saat pembukaan seminar di Jakarta, Rabu (21/2/2018). Profesor Sekolah…

Tulisan: Pembiayaan Pendidikan dan Kebudayaan oleh Pemerintah Daerah

  Depok, Kemendikbud --- Pelaksanaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) merupakan salah satu bukti komitmen pemerintah untuk terus berupaya menyinergikan langkah pemerintah pusat dan daerah serta komunitas pendidikan untuk bersama sama membangun manusia Indonesia, melalui komunikasi dua arah yang saling mendukung. Begitu pentingnya peran pemerintah daerah (pemda) dalam mendukung kualitas pendidikan di Indonesia membuat partisipasi pemda menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah. Bentuk partisipasi yang dilakukan adalah dengan pemenuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar 20 persen yang dialokasikan bagi pelaksanaan  pendidikan di daerah berdasarkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Kabupaten Toba Samosir, misalnya.…