12716 hasil pencarian untuk "Pendidikan".


Tulisan: Kemendikbud Imbau Pemda Segera Cairkan TPG PNS Daerah

Jakarta, Kemendikbud—Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menghimbau pemerintah daerah (pemda) segera menyalurkan tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah (TPG PNS Daerah) triwulan pertama. Himbauan ini disampaikan mengingat tenggat waktu penyaluran TPG PNS Daerah selambat-lambatnya tanggal 16 April 2015. Sebagai pedoman, pemerintah daerah dapat menggunakan Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah Melalui Mekanisme Transfer Daerah, yang telah dikeluarkan 31 Januari 2015.   Pembayaran TPG PNS Daerah dialokasi dari APBN kemudian ditransfer ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui mekanisme dana transfer daerah. Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Kemendikbud (P2TK Dikdas Kemendikbud) Sumarna Surapranata,…

Tulisan: Mendikbud Tinjau Persiapan UN Berbasis Komputer

Depok, Kemendikbud --- Terobosan baru diterapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan menerapkan pelaksanaan ujian nasional (UN) tahun 2015 berbasis komputer atau computer based test (CBT). Untuk memastikan persiapan UN tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) meninjau pelaksanaan uji coba UN CBT hari kedua yang dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Depok, serta SMA dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Putra Bangsa Depok. “Hari ini kita melihat pelaksanaan uji coba UN CBT hari kedua. Kita ingin melihat dan memastikan praktek di lapangannya, serta ingin duduk bersama anak-anak mendengarkan pendapat mereka,” tutur Mendikbud ketika memasuki salah satu ruang uji coba…

Tulisan: Tingkatkan Literasi Berbahasa Internasional, Kemdikbud Permudah Izin Kursus Bahasa

Jakarta, Kemendikbud --- Pemerintah berupaya meningkatkan kemampuan literasi berbahasa internasional. Hal tersebut antara lain dilakukan melalui pemberian kemudahan izin investasi bagi pemodal asing yang ingin mendirikan lembaga kursus bahasa. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (Ditjen PAUDNI) Ella Yulaelawati menuturkan literasi bahasa sangatlah penting. Sebab, hal itu menjadi jendela terbukanya wawasan serta kesiapan Indonesia menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN. Ditjen PAUDNI telah menempatkan petugas penghubung di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Moda dil (BKPM). Ella mengatakan, upaya ini untuk meningkatkan layanan kepada pemodal yang ingin mendirikan lembaga kursus bahasa. “Saya berharap kebijakan ini…

Tulisan: Peserta RNPK 2015 Simak Paparan Kementerian Keuangan Demi Tata Kelola Lebih Baik

Jakarta, Kemendikbud --- Ada tiga sidang pleno yang dihadirkan dalam Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2015. Sidang pleno pertama mendengarkan arahan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla sekaligus pembukaan RNPK 2015. Sidang pleno kedua mendengarkan materi dari Kementerian Dalam Negeri tentang efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan transfer daerah dan pembagian urusan pusat-daerah terkait pendidikan dan kebudayaan. Sidang pleno ketiga mendengarkan materi dari Kementerian Keuangan tentang optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pendidikan dan kebudayaan di provinsi dan kabupaten/kota, dan sistem dan mekanisme penggunaan belanja barang dan belanja sosial bidang pendidikan dan kebudayaan. Dua materi dari Kementerian Keuangan bertujuan untuk…

Tulisan: Sekolah Menyenangkan Memberikan Pilihan Tantangan yang Bermakna Bagi Siswa

Depok, Kemendikbud --- Sekolah menyenangkan adalah sekolah yang memberikan tantangan bagi siswa. Dengan kata lain, sekolah yang menyenangkan dapat diartikan sebagai wahana yang aman dan menyehatkan serta memberikan pilihan tantangan yang bermakna bagi siswa. Demikian disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan, pada acara Penutupan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) tahun 2015, di Depok, Selasa (31/3/2015). Mendikbud menyampaikan, salah satu prinsip sekolah menyenangkan adalah pembelajaran dengan ragam pilihan tantangan, dimana masing-masing siswa diberikan pilihan dan tantangan yang sesuai. Dia mengimbau, agar anak-anak dapat melihat teman sebayanya sebagai individu-individu yang mempunyai potensi yang bervariasi. Olimpiade Sains Nasional itu, kata…

Tulisan: Pemerintah Daerah Wajib Beri Layanan Dasar Pendidikan

Depok, Kemendikbud --- Merujuk pada Amanat Konstitusi Undang-undang Dasar 1945 mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah daerah wajib memberikan layanan dasar yaitu pendidikan. Penekanan tersebut dapat terlihat dalam evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Titik cari pertama adalah berapa besar anggaran sektor pendidikan yang sudah dialokasikan oleh masing-masing pemerintah daerah. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek, pada acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan, di Depok, Jawa Barat, Senin (30/03/2015). “Ini yang selalu kami lakukan kepada semua pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten/kota, tentang keberpihakan anggaran pendidikan dalam APBD masing-masing pemerintrah daerah,” ucapnya. Tanggung jawab antar jenjang pemerintahan, kata Reydonnyzar, dalam…

Tulisan: Porsi Pelatihan Kepala Sekolah dan Guru Diperbesar

Jakarta, Kemendikbud --- Guna meningkatkan kualitas aktor dunia pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memperbesar porsi pelatihan, khususnya untuk guru dan kepala sekolah. Dikatakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan, ke depan pengembangan kualitas ini akan dilakukan secara masif di seluruh wilayah Indonesia. "Jumlahnya besar. Asumsikan saja jumlah kepala sekolah itu sebanding dengan jumlah sekolah yang ada, sekitar 208 ribu sekolah," kata Menteri Anies pada konferensi pers penutupan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) di Depok, Jawa Barat, Selasa (31/03/2015). Mendikbud mengatakan, bentuk pelatihan bagi pelaku pendidikan ini direncanakan akan lebih substantif, dan bukan sekadar formalitas administratif saja. Saat…

Tulisan: Kemendikbud Akan Lakukan Reformasi Tata Kelola Buku

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan akan melakukan reformasi tata kelola buku yang beredar di masyarakat, terutama buku pelajaran. Hal itu dilakukan untuk menghindari adanya konten yang tidak pantas atau konten negatif di dalam buku-buku yang diperuntukkan bagi anak-anak. "Kita akan lakukan semacam studi komparasi negara, mana praktik terbaik dalam urusan buku, termasuk praktik pengalaman kebijakan buku yang disentralisasikan, kemudian didistribusikan ke daerah," ujar Mendikbud saat jumpa pers penutupan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2015, di Depok, Jawa Barat, (31/03/2015). Ia menegaskan, rencana tersebut dilakukan bukan untuk mematikan peran daerah dan memperluas peranan pemerintah pusat…

Tulisan: Mendikbud Ingin Jadikan Film sebagai Instrumen Pendidikan

Depok, Kemendikbud --- Film merupakan salah satu bagian dari pendidikan dan kebudayaan. Film juga dapat dijadikan sebagai instrumen pendidikan yang penting sekali. Karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam struktur organisasi yang baru membentuk Pusat Pengembangan Film dibawah Direktorat Jenderal Kebudayaan.   Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan menyampaikan, ingin mengembalikan film sebagai instrumen untuk membangkitkan percaya diri bangsa. “Gagasan-gagasan yang besar itu bisa dituangkan di situ,” katanya saat memberikan sambutan pada acara Penutupan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015, di Depok, Selasa (31/3/2015).   Mendikbud mencontohkan, dalam Perang Vietnam yang menang adalah Vietnam tetapi dalam film-film tentang…

Tulisan: Komisi VII RNPK 2015 Layanan Satu Pintu dan Pelibatan Publik untuk Tata Kelola dan Efektivitas Birokrasi Pendidikan

Depok, Kemendikbud--Efektivitas Birokrasi Pendidikan dengan pelibatan publik menjadi pokok pembahasan dalam Sidang Komisi VII Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RPNK) 2015 yang berlangsung di Bojongsari, Depok, 29-31 Maret 2015. Sidang Komisi VII yang dipimpin Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Irjen Kemendikbud) Haryono Umar, mengemuka pentingnya untuk mengefektifkan layanan perlu pelayanan terpadu satu pintu dengan pembentukan lembaga atau unit penanganan pengaduan di masing-masing daerah dan di pusat. Haryono Umar memaparkan, sebanyak Rp 406,70 trilyun yang digelontorkan untuk pengelolaan Anggaran pendidikan dari Rp 1.994, 89 trilyun Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) di tahun 2015,  sebanyak 62.5 persen untuk belanja transfer…